Peringati HUT Republik Indonesia Ke-79, Masyarakat Sipil Bentangkan Spanduk “Indonesia Is Not For Sale”

 

Iqbal mengatakan, tekad Presiden Jokowi untuk membangun Nusantara sebagai ‘forest city’ hanya sesumbar. Sebab tidak dibarengi dengan upaya melindungi hutan alam tersisa dan memulihkan yang rusak.

Sementara, Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Kaltim, Fathur Roziqin Fen mengungkapkan, IKN Baru merupakan wajah paripurna dari ilusi kemegahan dalam perayaan kemerdekaan ke-79 tahun. 

“Kebanggaan nasionalisme dan kebangsaan kita dijebak pada kemegahan infrastruktur semata. Fakta lapangannya, seperti konflik agraria, dampak ekologis hingga kriminalisasinya dikaburkan,” ucap Iqin, sapaan akrabnya.

BACA JUGA : Segini Pasokan Listrik Untuk Perayaan HUT RI ke-79 di IKN

“Poyek pembangunan IKN juga melahirkan silent victims. Seperti orangutan, bekantan, pesut, dan keanekaragaman hayati di lanskap Teluk Balikpapan. Habitat dan eksistensinya terancam tapi mereka tak bisa bersuara,” sambungnya.

Sebagai catatan Koalisi Tanah untuk Rakyat, pemerintah harus terlebih dahulu memulihkan Kalimantan Timur yang dihantam krisis multidimensi.

“Pembangunan IKN tidak bukan hanya mendatangkan masalah bagi warga di Pulau Kalimantan. Ada masyarakat di Palu, Sulawesi Tengah yang ikut terpapar debu akibat pertambangan batu dan kerikil untuk bahan material IKN,” tegasnya.

Hal demikian disampaikan oleh Arie Rompas, Ketua Tim Kampanye Greenpeace Indonesia. Pemindahan Ibu Kota tidak otomatis menyelesaikan berbagai persoalan Jakarta seperti masalah sampah plastik, banjir menahun, kemacetan, hingga polusi udara.

BACA JUGA : Sudah Sewa Baju Adat, Pegawai PPU Batal Ikut Upacara di IKN

“Dimana pemindahan ini secara tiba-tiba tanpa mengoreksi watak pembangunan ekstraktif dan tidak berkelanjutan adalah langkah keliru. Perlu ada perombakan kebijakan struktural yang lebih komprehensif, partisipatif, dan inklusif yang mengedepankan kelestarian lingkungan. Sehingga proyek pembangunan sebuah kota baik di Jakarta maupun di PPU tidak menjadi bancakan segelintir oligarki,” tutup Arie.

Diketahui, dalam pemerintahan Jokowi telah menggelontorkan Rp72,3 triliun APBN untuk proyek senilai Rp466 triliun tersebut. Adapun biaya untuk upacara HUT ke-79 Republik Indonesia di IKN yakni

sebesar Rp87 miliar.

Sumber: