Istana Membantah Jokowi Terlibat dalam Pengunduran Airlangga dari Golkar

JAKARTA, NOMORSATUKALTIM – Istana Kepresidenan membantah adanya keterlibatan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam keputusan Airlangga Hartarto untuk mengundurkan diri dari jabatan Ketua Umum Partai Golkar. 

Koordinator Staf Khusus Presiden, Ari Dwipayana, menegaskan bahwa pengunduran diri Airlangga adalah keputusan pribadi yang sepenuhnya merupakan urusan internal partai.

"Pengunduran diri Bapak Airlangga Hartarto sebagai Ketua Umum Partai Golkar adalah pilihan atau hak pribadi beliau dan tidak ada kaitannya sama sekali dengan Presiden," ujar Ari dalam pernyataan, dilansir dari Antara, Senin (12/8/2024). 

Ari juga menambahkan bahwa saat ini Airlangga masih aktif menjalankan tugasnya sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, bahkan telah mendampingi Presiden Jokowi dalam kunjungan ke Ibu Kota Nusantara (IKN) sejak semalam.

BACA JUGA: Kereta Otonom Tanpa Rel di IKN Siap Beroperasi pada 17 Agustus

BACA JUGA: Kapal Laskar Pelangi Terbakar ketika Sedang Docking, Sumber Api Diduga Berasal dari Dapur

Airlangga Hartarto, yang menjabat sebagai Ketua Umum Partai Golkar sejak 2017, mengumumkan pengunduran dirinya melalui sebuah rekaman video yang dirilis oleh Partai Golkar pada Minggu (11/8/2024). 

Dalam video tersebut, Airlangga menyatakan bahwa keputusannya untuk mundur efektif sejak Sabtu malam (10/8/2024). 

Alasan yang dikemukakannya adalah demi menjaga keutuhan Partai Golkar dan memastikan stabilitas selama masa transisi pemerintahan dari Presiden Joko Widodo ke Presiden terpilih, Prabowo Subianto.

Airlangga menegaskan bahwa langkahnya untuk mundur adalah demi kepentingan partai dan negara. 

BACA JUGA: Buku Wajib dan Penunjang SD-SMP Gratis, Ditanggung Sama Pemerintah Daerah

BACA JUGA: Bawaslu Kukar Temukan Dugaan Pemalsuan Daftar Dukungan pada Bapaslon Perseorangan

"Saya berharap pengunduran diri saya dapat membantu Golkar tetap solid dan stabil di tengah perubahan politik yang sedang terjadi," ujarnya dalam rekaman tersebut.

Menanggapi pengunduran diri ini, Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar dijadwalkan akan mengadakan rapat pleno pada Selasa, 13 Agustus 2024) untuk menentukan pelaksana tugas (plt.) ketua umum dan menetapkan tanggal Musyawarah Nasional (Munas) atau Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub). 

Sumber: