Yohanes Avun Minta Pemerintah Pusat Serius Perbaiki Jalan di Mahulu

Yohanes Avun Minta Pemerintah Pusat Serius Perbaiki Jalan di Mahulu

Ruas jalan Kubar-Mahulu yang berubah menjadi lumpur usai diguyur hujan ringan.-(Disway Kaltim/ Iswanto)-

MAHULU, NOMORSATUKALTIM - Akses jalan yang menghubungkan Kabupaten Kutai Barat (Kubar) dan Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu), Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) hingga kini sangat memprihatinkan.

Pada beberapa titik, jalan non status itu memang sudah diaspal. Namun sebagian besar belum diaspal, sehingga pada saat kondisi hujan ringan saja, jalan berubah menjadi lumpur dan sangat licin saat dilalui.

Para pengendara tentunya harus ekstra hati-hati. Bahkan mereka juga bahu membahu menarik kendaraan lain yang amblas di tengah jalan.

BACA JUGA: Samarinda Diguyur Hujan Deras, Hati-hati Melintas di Jalur Ini, Rawan Banjir

Padahal ini merupakan akses satu-satunya jalur darat  di Kabupaten Mahulu menuju Kabupaten Kutai Barat.

“Setiap melintas di jalan ini selalu menyusahkan, apalagi saat kondisi hujan karena jalan sangat licin,” kata Wakil Bupati Mahulu, Yohanes Avun kepada media ini, Minggu (7/7/2024).

Avun menyebutkan, selama ini pengerasan jalan tersebut dikerjakan oleh Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Kaltim. 

BACA JUGA: Pembangunan Jembatan Sungai Sangar Paser Telan Anggaran Rp 19,6 Miliar

Namun, menurutnya proses pengerjaan yang dilakukan seperti tidak ada keseriusan. Sebab masih banyak titik-titik yang rusak bahkan jauh lebih parah.

“Ini bukannya perbaiki, tapi malah merusak, sebelumnya agak baik, tapi setelah alat berat mereka masuk malah tambah hancur jalan ini,” ujarnya.

Ia mengaku sering melaporkan kondisi jalan tersebut ke Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Namun tidak ada tindak lanjut yang serius dari pihak terkait.

BACA JUGA: Pemkab Berau Kucurkan Rp13,4 Miliar Untuk Pengaspalan Jalan Kampung Bena Baru

Yohanes berharap kontribusi maksimal dari pemerintah pusat terhadap jalan yang masih non status itu. Karena jika dibebankan ke Pemerintah Kabupaten Mahulu tentu tidak bisa, karena kondisi keuangan daerah yang tidak sesuai.

"Ini kalau kalau dibebankan ke kita (Pemerintah Kabupaten Mahulu) tentu kondisi keuangan kita tidak sanggup," terangnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: