Kerja Sama dengan KemenPAN-RB, Bupati Paser Sebut Implementasi Sakip Jadi Kebutuhan

JAKARTA, NOMORSATUKALTIM - Berhasilnya Pemkab Paser meningkatkan nilai implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sakip) dalam setahun terakhir dari C ke B, jadi pelecut untuk lebih baik lagi dalam peningkatan sistem pemerintahan.

Hal ini dibuktikan dengan dilaksanakannya Memorandum of Understanding (MoU) atau kerja sama antara Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI (KemenPAN-RB) untuk asistensi urusan Sakip yang lebih intensif. 

Bupati Paser, Fahmi Fadli mengatakan, momentum kerja sama ini tentunya sebagai peluang sekaligus tantangan bagi Kabupaten Paser yang harus diraih setinggi dan seoptimal mungkin, dalam hal peningkatan kualitas implementasi Sakip di daerah.

BACA JUGA : Penerbangan Haji Kaltim Melonjak, Pertamina Siapkan 1.900 KL Avtur

Terwujudnya praktek Sakip, berdampak pada pemanfaatan sumber daya yang semakin efektif, efisien dan fokus pada target kinerja yang telah ditetapkan.

Kinerja yang ingin diwujudkan semakin berorientasi hasil, dan dapat memberikan kontribusi pada pencapaian kesejahteraan masyarakat, yang merupakan tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah.

"Kami menyadari untuk mewujudkan Sakip yang berkualitas dan berdampak, selain komitmen, yang tidak kalah penting adalah tersedianya pegawai di setiap perangkat daerah yang memiliki kapasitas dan kompetensi," kata Fahmi, usai MoU di kantor Kemenpan-RB di Jakarta, Selasa (14/5/2024).

BACA JUGA : UU Desa 2024 Disahkan, DPRD Paser Pending Penyusunan Raperda Pilkades

Termasuk dalam hal pemahaman dan penguasaan Sakip, baik dari aspek perencanaan kinerja, pengukuran pelaporan kinerja maupun evaluasi kinerja.

Ia menyebut, terbangunnya pola pikir dan budaya kinerja bahwa akuntabilitas kinerja bukanlah sebuah kewajiban tapi kebutuhan.

"Berpikir dan merancang sebuah kinerja yang ingin diwujudkan adalah berpikir diakhir bukan berpikir diawal, berpikir out come terlebih dahulu barulah berpikir out put dan proses," jelasnya.

Seperti halnya out come meningkatkan harapan hidup (tahun 2023, angka harapan hidup di Kabupaten Paser 72,99 tahun).

Maka output adalah membangun puskesmas rawat inap, memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana kesehatan, distribusi tenaga kesehatan secara merata, dan memberikan jaminan kesehatan masyarakat, sehingga program kegiatan bisa menjawab permasalahan.

BACA JUGA : BI Perwakilan Balikpapan Dorong Pertumbuhan Ekonomi Kaltim Melalui UMKM

Sumber: