Dapur Umum Libatkan Polres, Pemkab PPU Tinggal Mendukung Kebijakan Program MBG

PENAJAM PASER UTARA, NOMORSATUKALTIM - Setelah ditentukan tempat Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Polres Penajam Paser Utara (PPU) yang menjadi pilot project untuk Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi sebuah langkah akan mulai terlaksananya program pemerintah pusat itu.

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten PPU, Andi Singkerru mengatakan, adanya SPPG atau dikenal dengan dapur umum menjadi titik terang akan program pemenuhan gizi bagi pelajar di Benuo Taka.

"Ini sangat bagus dengan dibukanya dapur umum di Polres nantinya. Artinya (daerah) tinggal mendukung melalui arah kebijakan," kata Andi Singkerru, Kamis (3/4/2025).

Pemerintah daerah tidak dapat menganggarkan terkait dengan MBG, begitupun dengan pelaksanaannya dalam dapur umum, sehingga saat ini masih menunggu petunjuk teknisnya.

BACA JUGA: Puluhan Pendatang Terlantar Dipulangkan, Dinsos PPU Segera Bangun Rumah Singgah Permanen

BACA JUGA: Pemkab PPU Susun RPJMD dan RKPD untuk Arah Pembangunan Berkelanjutan

"Karena (MBG) adalah bagian kebijakan nasional, dan kami dilarang mengganggarkan terkait dengan itu," jelasnya.

Program MBG di Kabupaten PPU nantinya terdapat 22 dapur umum dari BGN. Inisiasi pemerintah pusat ini menyasar pelajar mulai tingkat PAUD, SD hingga SMA. Sehingga, pihaknya siap menerima tak perlu menyoalkan di mana lokasinya.

"Jadi kalau sudah ada titik-titik lokasinya dan begitu kami diinformasikan, tidak ada masalah. Artinya kami siap membantu Polres PPU, apalagi ini untuk kebaikan anak didik," terang Andi.

Disdikpora menyesuaikan data-data pelajar di Kabupaten PPU. Ia juga menyarankan terkait dengan pemenuhan gizi dapat berkoordinasi dengan instansi terkait.

BACA JUGA: Pemkab PPU Terima 1.125 Usulan Pokir dari DPRD

BACA JUGA: 15 Ribu Pekerja Rentan di PPU Dapat BPJS Gratis, Pemkab Alokasikan Rp3 Miliar

"Kalau menyesuaikan kandungan gizinya itu berkoordinasi dengan dinas kesehatan, begitu jika dari warga kurang mampu maka ke dinas sosial, karena kami tak punya data terkait itu," pungkas Andi.

Sumber: