Pemkab Terus Upayakan Berau Menyandang Predikat Kabupaten Layak Anak

 

Dirinya menilai, persyaratannya cukup sulit. Karena harus berkoordinasi dengan lintas organisasi perangkat daerah (OPD) bahkan dengan instansi vertikal seperti, kejaksaan, kepolisian hingga pengadilan negeri.

 

"Syaratnya cukup susah karena ini pekerjaan lintas sektoral. Kita akan kembali berkoordinasi dengan lima klaster yang ada," ucapnya.

 

BACA JUGA : Pakar: 'Haram' Berbuka Puasa dengan Teh Hangat bagi Penderita Asam Lambung

 

 

"Selama semua instansi bekerja sama dan mengisi penilaian maka target Nindya akan bisa diperoleh," sambungnya.

 

Jika berdasarkan evaluasi mandiri, pihaknya percaya penilaian mereka bisa meningkat. Namun, ada verifikasi lagi, baik dari provinsi ataupun kementerian untuk kebenaran penilaian tersebut.

 

"Bisa saja di provinsi lolos tapi di kementerian ternyata nilainya turun lagi. Jadi semua harus dipersiapkan dengan matang," tuturnya.

 

Dikatakannya, semua persyaratan sebenarnya sudah sejalan dengan program yang ada di DPPKBP3A Berau. Hanya saja, kadang pihaknya terkendala dokumentasi. Bahkan, daftar hadir hingga notulen pun menjadi penilaian.

 

"Yang sulit itu jika ada program tahun lalu belum sempat dimasukan dalam penilaian, dokumen yang dicari sudah menumpuk. Tetapi, kami optimistis saja dapat peringkat, karena itu juga menyesuaikan kegiatan kita dan implementasinya di lapangan," tegasnya.

 

BACA JUGA : Bandara Kalimarau Telah Antisipasi Lonjakan Penumpang pada Puncak Arus Mudik

 

 

Ketika tim penilaian datang dan kepala daerah yang menjawab tentunya ada poin tinggi di sana. Serta hadirnya semua kepala OPD juga menjadi penilaian, karena dianggap peduli terhadap pemenuhan hak anak.

 

Kendati begitu, pihaknya tidak hanya semata-mata mengejar penghargaan tapi implementasi program mereka tidak berjalan.

 

Tentunya penghargaan tersebut untuk memacu semua OPD yang terlibat agar lebih baik lagi ke depannya, terutama dalam pemenuhan hak anak.

 

"Mudah-mudahan bisa kita undang narasumber untuk datang ke Berau agar pengisian penilaian bisa lebih optimal. Selama ini hanya lewat zoom meeting dan penjelasan sulit dimengerti," ujarnya.

 

BACA JUGA : Dugaan Penyerobotan Lahan oleh Perusahaan Tambang Kembali Terjadi di Kabupaten Berau

 

 

Rizki menambahkan, Pemprov Kaltim saat ini juga gencar untuk memacu kabupaten/kota se-Kaltim agar mendapat peringkat KLA.

 

Penilaian kabupaten/kota jugalah yang menentukan penilaian provinsi nantinya. Disebut provinsi layak anak (Provila) jika semua kabupaten/kota berhasilnya mendapat peringkat KLA.

 

"Kalau banyak yang tinggi peringkatnya, kan otomatis provinsi juga dapat penghargaan. Tapi tantangan kita bagaimana cara mengisi persyaratan," pungkasnya.

 

Sumber: