Jokowi: Presiden Berkampanye itu Boleh, Memihak juga Boleh

Dengan mundur dari jabatan menteri, Calon Wakil Presiden (Cawapres) Nomor Urut 3 tersebut merasa bisa lebih leluasa untuk membuka dan mengungkapkan data ke publik. 

Namun, kata dia, ada beberapa hal yang kemudian dipertimbangkannya, yakni etika kepada Presiden Jokowi yang telah mengangkatnya sebagai menko polhukam.

"Saya dahulu diangkat oleh beliau dengan sangat terhormat, dengan penuh kepercayaan kepada beliau sebagai presiden rakyat," katanya.

Mahfud pun mengatakan masih menunggu waktu (timing) yang tepat untuk mundur dari jabatan menko polhukam.

"Menunggu timing. Dan dengan rasa hormat kepada Presiden Pak Jokowi, jadi tidak akan menyinggung siapa-siapa," tutur dia.

BACA JUGA: Isran Noor Beri Sinyal Bergabung Dengan PSI, Decky Samuel: Minggu Lalu Sudah Bertemu Ketua DPP dan Sekjen

Menurut Mahfud, keputusan ini terkesan mendadak karena dirinya melihat rekan sejawatnya di Kabinet Indonesia Maju banyak yang memanfaatkan jabatan untuk kepentingan politik Pemilu 2024.

Mahfud mengatakan, dirinya ingin memberi contoh kepada menteri yang lain untuk fair dalam berkontestasi.

"Ternyata di dalam perkembangannya saya melihat, banyak atau adalah gejala-gejala dimana pejabat tidak se-fair saya di dalam melaksanakan tugas. Masih mencampur aduk antara kepentingan politik dan keperluan, dan tugas jabatan," kata Mahfud kepada wartawan usai acara Tabrak Prof.

"Sehingga saya merasa, memang ya saya harus konsekuen (mundur)," lanjutnya.

Mahfud bahkan sempat menyinggung adanya penyimpangan kekuasaan di tubuh pemerintah Jokowi.

"Negara kita sedang tidak baik-baik saja. Kita melihat indikasi penyimpangan kekuasaan. Negara sudah tidak netral dalam penyelenggaraan pemilu. Ada pengerahan aparat. Presiden pun bertindak, perangkat desa dikerahkan," kata Mahfud.

 

Sumber: