Debat Capres: Anies Tegaskan Tak Setuju Ibu Kota Pindah ke IKN

BALIKPAPAN, NOMORSATUKALTIM - Calon presiden (Capres) nomor urut 1 Anies Baswedan kembali menegaskan tak setuju Ibu Kota Indonesia dipindahkan ke Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur (Kaltim). 

Pernyataan Anies ini menanggapi pertanyaan Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo dalam Debat Capres seri pertama yang digelar Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Jakarta, pada Selasa malam (12/12/2023).

"Saya pingin dapat statement yang clear dari Mas Anies, apa pendapat mas anies ketika kemudian Indonesia Centris itu ingin dibangun, mimpi besar anak bangsa sejak Presiden pertama (Indonesia) itu ingin dibangun, untuk memindahkan ibu kota jadi Jakarta ke IKN," tanya Ganjar kepada Anies, dilihat dari siaran langsung dari Balikpapan.

Pertanyaan tersebut disampaikan, lantaran Anies pernah menjadi Gubernur DKI Jakarta dengan segala persoalannya, seperti polusi, kemacetan, banjir dan lain-lain.

Menanggapi hal ini, Anies Baswedan menyatakan bahwa jika Jakarta masih memiliki masalah, maka jangan ditinggalkan dengan memindahkan ibukota ke IKN.

"Kalau ada masalah, jangan ditinggalkan, diselesaikan. Ketika di Jakarta menghadapi masalah lingkungan hidup, lalu lintas, kepadatan penduduk itu harus diselesaikan. Ditinggalkan tidak kemudian membuat otomatis selesai," tegas Anies menjawab pertanyaan Ganjar.

Ia mengatakan saat bicara lalu lintas, kontribusi aparat negara dalam kemacetan hanya 4-7 persen. Jadi apabila pusat pemerintahan dipindah ke IKN, maka tidak akan mengurangi kemacetan di Jakarta.

"Jangan kita meniru Pemerintah Belanda. Mereka punya Kota Tua (Batavia -red). Ketika Kota Tua turun (permukaan tanah), mereka ke selatan, bikin di sekitar Monas. Ditinggalkan (Kota Tua itu)," kata Anies.

"Kita harus menghadapi masalah dengan menyelesaikan," tutur dia.

Ia menilai pemerintah seharunya melakukan terobosan-terobosan untuk dapat mengatasi berbagai persoalan yang terjadi di Ibu Kota.

"Karena itu, kami berpandangan, masalah yang di Jakarta harus diselesaikan dengan transportasi umum yang dibangun kemudian menambah taman yang dibangun, transportasi yang berbasis elektrik," kata Anies.

Anies menilai, pemindahan ibu kota bukan solusi untuk Kalimantan yang juga memiliki masalah pendidikan dan infrastruktur jalan serta transportasi massal. 

"Di Kalimantan sendiri, kebutuhan untuk membangun sekolah yang rusak sangat banyak, membangun kereta api atau jalan tol antar kota di Kalimantan itu urgent. Sementara yang kita (pemerintah) kerjakan hanya membangun tempat aparatur sipil negara untuk bekerja, bukan untuk rakyat, bukan pusat perekonomian," katanya.

Anies juga mengkritik Undang-undang IKN, karena minim dialog publik dalam pembentukannya.

Sumber: