Akmal Malik: Alhamdulillah, Dana Transfer ke Daerah Diperkirakan Meningkat

SAMARINDA, NOMORSATUKALTIM - Presiden Joko Widodo menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Daftar Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) Tahun Anggaran 2024 kepada seluruh Menteri/ Pimpinan Lembaga dan para Kepala Daerah, di Istana Negara, pada Rabu (29/11/2023).

Di Provinsi Kaltim, Penjabat Gubernur Kaltim Dr Akmal Malik mengikui prosesi secara virtual, di Kantor Gubernur Kaltim, Jl. Gajahmada, Samarinda. Didampingi Kepala BPKAD Kaltim, Fahmi Prima Laksana.

Dalam kesempatan itu, Pj Akmal menjelaskan penyerahan kali ini merupakan DIPA terakhir selama kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wapres Ma’ruf Amin. Penyerahan sendiri berlangsung secara digital.

“Alhamdulillah, untuk dana transfer ke daerah diperkirakan meningkat, yaitu kurang lebih Rp857,6 triliun. Kemudian ada juga alokasi belanja 2024 agak besar skala prioritas untuk mendukung transformasi ekonomi, inklusi dan berkelanjutan. Untuk pendidikan misalnya, kurang lebih Rp665 triliun,” ucap Akmal usai menghadiri secara virtual.

Kemudian, sambung Akmal, dana transfer yang disalurkan kepada kementerian dan lembaga RI untuk perlindungan sosial kurang lebih Rp496,8 triliun.

Untuk infrastruktur sebesar Rp420 triliun, kesehatan Rp187,5 triliun, IKN ada Rp40,6 triliun dan ketahanan pangan Rp114,3 triliun.

Tentunya dana tersebut, sambung Akmal, akan dialokasikan untuk seluruh Kementerian dan Lembaga RI.

Sedangkan daerah, tinggal menunggu berapa besaran yang diterima masing-masing, termasuk Kaltim.

“Kita rencanakan untuk di Kaltim akan menyerahan transfer dana ke kabupaten/kota maupun OPD pada 12 Desember 2023. Besarannya kita kurang tahu pasti, diperkirakan meningkat dari tahun sebelumnya,” jelas Akmal.

Sebelumnya, Presiden Jokowi mengingatkan, penggunaan anggaran harus dilakukan secara disiplin, teliti dan tepat sasaran.

"Jangan membuka celah sedikit pun untuk ruang penyalahgunaan anggaran berkaitan dengan korupsi apalagi, tutup celah itu. Eksekusi (anggaran) sesegera mungkin," ujar Kepala Negara.

Artinya, Januari harus sudah dimulai pengerjaan apa saja yang diprogramkan tahun Anggaran 2024. “Realisasikan secepat-cepatnya. Harus lincah ketika ada perubahan segera ditindaklanjuti,” harapnya.

Berdasarkan data Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI, APBN 2024 menargetkan Pendapatan Negara sebesar Rp2.802,3 triliun. Adapun Belanja Negara ditetapkan sebesar Rp3.325,1 triliun, terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat Rp2.467,5 triliun (naik 8,6 persen) dan TKD Rp857,6 triliun (naik 5,3 persen).

Belanja Pemerintah Pusat diarahkan untuk perbaikan kualitas SDM, infrastruktur prioritas, percepatan transformasi ekonomi hijau, reformasi birokrasi, serta pelaksanaan Pemilu dan Pilkada.

Sementara, TKD ditujukan untuk mendukung penggajian PPPK Daerah terutama guru dan tenaga kesehatan, peningkatan pelayanan publik, operasional sekolah, PAUD dan pendidikan kesetaraan, serta penanganan kemiskinan ekstrem dan stunting.

Sumber: