Banjir di Bontang Ternyata Belum Ada Kajian Induknya, Pantas Lamban Ditangani

Bontang, nomorsatukaltim.com - Pemkot Bontang angkat bicara soal wacana dewan menggunakan hak interpelasinya. Pemicunya karena Pemkot dianggap gagal tangani banjir.

Hak bertanya dewan ini rencananya digunakan untuk meminta penjelasan Pemkot atas kinerjanya mengatasi banjir. Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Bontang, Aji Erlynawati membenarkan sampai saat ini belum ada kajian induk penanganan banjir di Bontang. Pun demikian, rekomendasi pansus tetap dijalankan. Walaupun tidak maksimal. "Iya memang belum ada," ujar Sekretaris Daerah Aji saat dikonfirmasi, Senin (8/3/2021). Aji menjelaskan alasan pemerintah belum maksimal menindaklanjuti rekomendasi pansus karena keterbatasan anggaran. Rekomendasi agar menetapkan anggaran 10 persen untuk atas banjit dinilai terlalu besar. Bisa-bisa seluruh belanja modal dialokasikan untuk banjir saja. Padahal tuntutan pembangunan bukan untuk banjir. "Terus mau pakai apa kalau semuanya untuk banjir," ungkap Aji. Kewajiban alokasi anggaran dari pusat sudah menetapkan sektor pendidikan dan kesehatan menjadi prioritas. Pendidikan menyerap 20 persen dari APBD sedangkan kesehatan 10 persen. Tetapi, selama pandemi formasi anggaran dikocok ulang. "Kan kalau kita lihat pandemi ada prioritas juga," katanya lagi. Diakhir, Aji memastikan segera berkoordinasi dengan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pembangunan (Bapelitbang) terkait rekomendasi pansus banjir. Koordinasi akan membahas langkah penyusunan kajian induk penanggulangan banjir. "Ya, akan saya koordinasikan lah ya ke Bapelitbang soal kajian induknya," pungkasnya. (wal/boy)

Sumber: