Komisi X DPR Tak Ingin Buru-buru soal PJPN 2020-2035

Jakarta, nomorsatukaltim.com - Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian membeberkan, pihaknya tak ingin buru-buru soal pengesahan Peta Jalan Pendidikan Nasional (PJPN) 2020-2035. Yang pasti, katanya, pembahasan terhadap PJPN masih terus dilakukan.

"Kalau kita tidak terlalu buru-buru. Yang penting semua masukan terakomodir. Ada banyak sekali masukan-masukan. Mengingat dinamika global dan adanya COVID-19, juga jadi pertimbangan," kata Hetifah, kepada media ini, beberapa hari lalu. Bila melihat tahunnya, seharusnya, PJPN tersebut disahkan pada 2020. Namun Hetifah menjelaskan, adanya pandemi corona menjadi salah satu alasan tertundanya pembahasan PJPN. Selain DPR jika ingin menghimpun masukan dari berbagai pihak. "Laporan kerja (menjaring aspirasi) kita yang tahun 2020 tentang ini, sudah kita serahkan ke Pak Menteri. Dan sekarang kita terus menghimpun masukan-masukan," imbuhnya. Waketum DPP Partai Golkar membeberkan, pembahasan PJPN 2020-2035 ini menjadi salah satu agenda penting Komisi X DPR untuj dunia pendidikan. Komisi X DPR menyadari, pembangunan sumber daya manusia yang unggul, merupakan persoalan penting bagi bangsa ini. Apalagi ke depan, Indonesia diproyeksikan sebagai salah satu negara dengan ekonomi terbesar di dunia. "Tujuan dari pendidikan adalah manusia itu sendiri. Dalam PJP ini, kita menargetkan ada enam karakter pelajar Pancasila yang ingin kami tanamkan kepada peserta didik. Yaitu beriman, bertakwa, berakhlak mulia, kreatif, mandiri, bernalar kritis, bergotong royong, serta berkebinekaan global," jelasnya. PJPN dan UU Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) akan saling berkaitan. Kekurangan-kekurangan di UU Sisdiknas berdasarkan masukan dari berbagai pihak, akan disesuaikan di PJPN. Terkait bentuk produk hukum dari PJPN, belum ditentukan. Masih dibahas. "Kemungkinan dalam bentuk perpres (peraturan presiden) atau PP (Peraturan Pemerintah)," tambahnya. PJPN ini, menjawab persoalan klasik di dunia pendidikan. Yakni berganti kepemimpinan, berganti kebijakan. Diungkapkan Hetifah, justru, awal mula dibentuknya PJPN atas dasar kegelisahan. Bahwa kebijakan pendidikan selalu berubah-ubah tiap berganti kepemimpinan, dan tidak ada arah yang konsisten. "Dengan adanya PJP, kita berharap dapat menyelesaikan masalah tersebut. Karena PJP ini menentukan arah pembentukan SDM dalam jangka panjang, dengan kajian yang menyeluruh dan data yang valid. Sehingga, harapannya meskipun berganti kepemimpinan, arah garis besar akan tetap sama," jelas anggota DPR dapil Kalimantan Timur itu. Saat ini, pembahasan PJPN oleh komisi X masih terus dilakukan. Dengan berbagai pihak. Termasuk salah satunya, menyerap aspirasi atau masukan dari organisasi mahasiswa. Yaitu PPI Dunia, GMNI, HMI, GMKI, PMII, PMKRI, KMHDI dan Hikmabudhi. Meski tak ingin buru-buru mensahkan PJPN bersama Kemendikbud, Hetifah tetap menaruh harapan, agar PJPN rampung tahun ini. "Mudah-mudahan tahun 2021 ini sudah final," tuturnya. (sah/zul)

Sumber: