Jauh dari Harapan

TANJUNG SELOR, DISWAY – Pemberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) di Kaltara yang dimulai sejak 15 Januari lalu, diakui Gubernur Kaltara Irianto Lambrie, belum berjalan efektif.

Padahal menurutnya, sebelum melaksanakan PPKM, Pemprov Kaltara telah menyesuaikan dengan standar secara nasional. Termasuk persiapan anggaran, karena banyak instansi yang terlibat. Seperti TNI dan Polri. Selain itu, kata Irianto, juga telah diatur dalam surat edaran mengenai tindakan apa saja yang harus dilakukan petugas, dan apa saja yang boleh dilakukan masyarakat. Namun hasilnya, masih jauh dari harapan. Ia juga mengatakan, sejauh ini belum ada strategi atau cara yang paling efektif untuk mencegah perluasan penyebaran COVID-19. Justru selama PPKM diterapkan, angka terkonfirmasi COVID-19 di Kaltara mencapai 8.000 kasus. Saat ini, lanjutnya, pemerintah pusat mendorong daerah melaksanakan PPKM skala mikro. Yang dimulai dari tingkat RT/RW, dan desa atau kelurahan. “Untuk PPKM tingkat mikro ini, kewenangannya langsung di bawah bupati dan wali kota. Gubernur sifatnya hanya memonitoring bahwa pelaksanaanya berjalan dengan baik,” jelasnya. Melalui PPKM skala mikro tersebut, bupati dan wali kota diinstruksikan untuk lebih proaktif terhadap wilayah dan masyarakatnya. Utamanya dalam pengendalian penyebaran virus Corona. Salah satunya, dengan membentuk Tim Satgas Penanganan COVID-19 tingkat kecamatan dan desa. Kemudian, setiap desa wajib menyediakan pos-pos layanan COVID-19. Bekerja sama dengan puskesmas setempat. “Kalau ada hal-hal yang membutuhkan dukungan pemerintah provinsi, tentu akan kami lakukan,” ujarnya. Irianto juga mengingatkan, sebagai kepala daerah yang juga ketua Satgas COVID-19, jangan sampai ada yang mengambil langkah-langkah gegabah. Yang justru dapat menyengsarakan rakyat. Jika kebijakan dilaksanakan secara mendadak, dan tanpa sosialisasi, kata Irianto, akan berakibat kepada warga. Terutama yang berpenghasilan tidak tetap seperti pedagang kaki lima, atau pekerja serabutan dan harian lainnya. Karena itu, ia menyarankan kebijakan yang diambil kepala daerah, harus memikirkan apa yang bisa diberikan kepada warga. “Kalau tidak ada solusinya, jangan melakukan langkah yang menyusahkan orang. Hal seperti itu yang harus dihindari,” ujarnya. */ZUH/REI

Sumber: