Pemerintah Akan Beri Sanksi Tegas Perusahaan Mineral yang Tak Patuhi Aturan HMP

Jakarta, Nomorsatukaltim.com - Pemerintah meminta pelaku usaha untuk mematuhi Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penetapan Harga Patokan Penjualan Mineral Logam dan Batu Bara atau Harga Patokan Mineral (HPM).

“Pemerintah di sini berposisi sebagai wasit. Tidak akan berpihak kepada siapa pun. Namun kami minta seluruh pelaku usaha, baik penambang maupun smelter, untuk patuh terhadap aturan yang sudah ditetapkan dan disepakati bersama. Kalau ada yang tidak mau patuh, pemerintah akan menyiapkan sanksi tegas. Mulai dari peringatan, pemotongan ekspor bahkan sampai pencabutan izin,” kata Deputi VI Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi Septian Hario Seto, Jumat (24/7/2020).

Sanksi terhadap pihak-pihak yang tidak mematuhi aturan terkait HPM bisa berupa peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan usaha atau pemotongan ekspor, hingga pencabutan izin usaha. Pemberian sanksi harus didukung oleh seluruh kementerian/lembaga. Termasuk dari Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perdagangan.

Penetapan aturan mengenai HPM bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara penambang dan pengusaha smelter. Terutama mendorong good mining practices. Namun tetap menjaga daya saing industri hilirisasi di Indonesia. Selain itu, untuk mengoptimalkan potensi pendapatan pajak di Indonesia.

Pengaturan tata niaga nikel domestik yang mengacu pada HPM tidak ditetapkan secara sepihak. Karena merupakan hasil dari diskusi dan kesepakatan bersama dengan para pelaku usaha dan pemangku kebijakan sektor mineral. Khususnya nikel. Pihak yang terlibat di antaranya penambang nikel yang diwakili APNI serta perusahaan pertambangan dan perusahaan smelter yang diwakili AP3I.

Meskipun demikian, masih tetap ada praktik di lapangan yang berjalan tidak sesuai dengan aturan yang sudah disepakati tersebut. Mekanisme pasar tidak berjalan dengan baik. Walaupun relaksasi kebijakan ekspor sudah diberlakukan. Karena harga bijih nikel domestik tetap rendah.

Oleh karena itu, Kemenko bidang Kemaritiman dan Investasi melakukan koordinasi dengan Kementerian Perdagangan, Kementerian ESDM, Kementerian Perindustrian, Kementerian BUMN dan BKPM, terkait penerapan dan pengawasan dalam proses transaksi jual beli bijih nikel dari penambang kepada smelter.

Pemerintah juga akan membentuk satuan tugas (satgas). Untuk memastikan implementasi aturan mengenai HPM di lapangan. Satgas tersebut juga akan secara rutin mengevaluasi dan berwenang untuk memberi sanksi kepada pihak-pihak yang terbukti melanggar dan tidak mengikuti aturan.

“Pemerintah tidak akan berkompromi mengenai larangan ekspor bijih nikel. Hal itu merupakan amanat undang-undang. Keadilan harus ditegakkan. Baik kepada seluruh pelaku usaha (maupun pihak lainnya). Oleh karena itu, kami minta semua pihak untuk patuh terhadap aturan. Hal ini saya kira sangat sederhana. Sangat klir. Tinggal semua pihak mengeksekusi,” kata Seto. (an/qn)

Sumber: