BAM DPR RI Serap Aspirasi di Balikpapan, Wawali Soroti Air Baku dan Keterbatasan Tenaga Lokal
Kegiatan Kunjungan Kerja Badan Aspirasi Masyarakat DPR RI di Kantor Wali Kota Balikpapan-Salsabila/Disway -
Ia juga memaparkan sejumlah isu yang menjadi perhatian BAM.
Di antaranya persoalan pertanahan, hak masyarakat adat, perlindungan lingkungan, keterbatasan kesempatan kerja bagi tenaga lokal, serta dinamika sosial-budaya akibat mobilisasi besar-besaran penduduk menuju IKN.
"Perlu ada langkah konkret, seperti mekanisme penyelesaian konflik agraria yang cepat dan berpihak kepada masyarakat, perlindungan hak adat, keseimbangan pembangunan dan lingkungan, serta peningkatan akses kerja bagi warga lokal," jelas Adian.
Adian menjelaskan, BAM DPR RI baru terbentuk sekitar 10 bulan lalu. Saat ini hanya memiliki 19 anggota. Padahal jumlah pengaduan ke DPR RI mencapai 5.000-6.000 kasus per tahun.
BACA JUGA:Gentle Parenting: Mengasuh Anak Tanpa Marah
Ia mengungkap, pihaknya sedang mengusulkan perluasan kewenangan agar BAM dapat mengambil langkah mediasi penyelesaian konflik tanpa mengambil alih tugas komisi lain.
Sementara itu, Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, menegaskan bahwa pembangunan IKN tidak dapat lagi diperdebatkan.
Ia merujuk pada Perpres Nomor 79 Tahun 2025 yang mengatur kepastian dan kelanjutan pembangunan.
"Dengan adanya Perpres ini, kita sudah berada pada titik point of no return. Tidak ada lagi pilihan mundur," sebut Basuki.
Pada 2025, ujarnya, pemerintah akan memulai pemindahan ASN sebanyak 4.100 orang, dan hingga 2029 jumlahnya mencapai sekitar 9.500 ASN.
Baginya, infrastruktur dasar juga terus dikebut, seperti jalan tol menuju IKN yang tinggal 2,8 km tersisa.
BACA JUGA:Semua Dapur MBG Kini Wajib Kantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi
Adapun masjid utama ditargetkan selesai November, serta kantor dan Istana Wakil Presiden pada Desember.
Selain pembangunan fisik, Otorita IKN juga menyiapkan masyarakat lokal agar terlibat dalam pembangunan.
Misalnya lewat pelatihan kuliner di Sepaku, renovasi Pasar Sepaku dengan melibatkan rembuk masyarakat, hingga program pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News
Sumber:
- Share:
