Ia menyebutkan, jika gagasan tersebut ingin diterapkan, maka harus ada mekanisme checkpoint di pintu-pintu masuk wilayah Kutai Timur, termasuk terminal dan bandara.
Hal itu dinilai perlu pertimbangan matang karena menyangkut mobilitas masyarakat dan aspek pelayanan publik.
“Secara konsep ide itu bagus, supaya orang yang datang ke Kutim tidak malah menjadi beban bagi pemerintah,” lanjutnya.
Menurut Noviari, usulan tersebut tetap terbuka untuk dikaji sebagai bagian dari strategi pengendalian sosial ekonomi.
BACA JUGA: Fenomena Unik Balikpapan, Pengangguran Naik, tapi Kemiskinan Terendah se-Indonesia
Pemerintah daerah tidak menutup diri terhadap inovasi kebijakan selama dinilai sesuai dengan regulasi dan kebutuhan daerah.
“Kalau itu menjadi bagian dari kebijakan yang efektif, tentu akan kita kaji untuk memungkinkan diterapkan,” tegasnya.
Ia juga mengungkapkan bahwa pada Maret 2026 mendatang, BPS akan melaksanakan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas). Survei tersebut diharapkan mampu memotret secara menyeluruh kondisi sosial ekonomi masyarakat di Kutai Timur.
“Melalui survei itu, masyarakat akan terdeteksi, di mana tinggalnya dan apa pekerjaannya,” tuturnya.
BACA JUGA: Angka Kemiskinan Berau Turun ke 4,4 Persen, Gamalis: Jangan Puas, Harus Benar-benar Mandiri
Pemerintah daerah disebut telah menyiapkan langkah antisipatif melalui tim percepatan penurunan kemiskinan daerah.
Tim tersebut akan bekerja sesuai tupoksi dan memperkuat koordinasi bersama perangkat daerah terkait.
Langkah monitoring lintas sektor juga akan terus dilakukan agar intervensi program tepat sasaran. Pemerintah telah mengantongi data makro yang menunjukkan jumlah penduduk miskin di Kutai Timur berada di kisaran 8.000-an orang.
“Kita sudah mengetahui data makro dan jumlah masyarakat miskin kita, tinggal bagaimana intervensi yang paling tepat dilakukan,” ujarnya.
BACA JUGA: Dianggap Sudah Tak Relevan, BPS Disarankan Perbarui Metode Pengukuran Tingkat Kemiskinan
Selain itu, sinkronisasi data antara BPS dan organisasi perangkat daerah (OPD) juga terus diperkuat melalui Forum Satu Data Kabupaten Kutai Timur.