Pemerintah harus segera membenahi perencanaan, memperkuat koordinasi lintas OPD, mempercepat proses administrasi, dan memastikan seluruh kegiatan tidak hanya selesai di atas kertas tetapi direalisasikan sesuai kebutuhan masyarakat.
BACA JUGA: Realisasi PBB Balikpapan Baru 67 Persen, Pemkot Imbau Warga Segera Bayar Pajak
BACA JUGA: Golkar Abstain saat Fraksi-fraksi DPRD Kutai Barat Sampaikan Pendapat Akhir APBD 2026
Ananda juga menyinggung perlunya evaluasi kinerja OPD secara tegas dan transparan. Menurutnya, OPD yang berkinerja buruk harus mendapatkan teguran serta pendampingan khusus.
Sebaliknya, OPD yang mampu menyerap anggaran tepat waktu dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat harus mendapatkan apresiasi.
Ia menilai bahwa kualitas perencanaan sangat menentukan keberhasilan penyerapan anggaran. Kesalahan dalam perencanaan berdampak pada keterlambatan proyek fisik, gagal lelang, atau pelaksanaan program yang menumpuk di akhir tahun. Semua kondisi itu dapat menyebabkan gagal serap anggaran.
"Kita ingin OPD bisa bekerja lebih cepat dan tepat. Jangan menumpuk di ujung tahun. Kalau serapan rendah terus, bagaimana pembangunan mau bergerak,"tegasnya.
BACA JUGA: APBD Paser 2026 Disetujui Rp3,9 Triliun, Turun Dibanding Tahun Sebelumnya
Ananda menegaskan bahwa DPRD akan meningkatkan fungsi pengawasan, termasuk meminta laporan lebih detail dari setiap OPD, mendorong percepatan realisasi, dan memastikan tidak ada program yang dibiarkan tanpa kejelasan.
Ia juga menegaskan bahwa efisiensi anggaran tidak boleh menjadi alasan OPD mengurangi kualitas pelayanan publik.
"Ini pembelajaran untuk kita semua. Kalau OPD bekerja dengan ritme yang jelas, serapan bisa optimal. Tapi kalau dibiarkan, ujungnya masyarakat yang dirugikan,"pungkas Ananda.