Hasil Evaluasi Tahun Pertama Rudy-Seno, Sekda Akui Ada Penyesuaian dan Kendala Administratif

SAMARINDA, NOMORSATUKALTIM – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) mengakui adanya penyesuaian dan kendala administratif dalam pelaksanaan program prioritas pada tahun pertama kepemimpinan Gubernur Rudy Mas’ud dan Wakil Gubernur Seno Aji.

Hal itu terungkap dalam hasil evaluasi satu tahun pemerintahan Rudy-Seno.

Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Kaltim, Sri Wahyuni, menyatakan tahun pertama menjadi fase penting untuk memastikan janji politik kepala daerah terintegrasi ke dalam sistem perencanaan dan penganggaran yang sah secara administrasi.

"Evaluasi satu tahun ini tidak bisa hanya dilihat dari capaian fisik atau jumlah penerima manfaat. Yang paling mendasar adalah bagaimana visi-misi kepala daerah itu diterjemahkan ke dalam dokumen perencanaan resmi daerah," ujar Sri Wahyuni belum lama ini.

BACA JUGA: Soal Pengadaan Mobil Dinas Miliaran Rupiah, Sekda Kaltim Sebut Medan Berat Jadi Pertimbangan

BACA JUGA: Setahun Kepemimpinan Rudy Mas’ud–Seno Aji, Pokja 30 Soroti Layanan Dasar hingga Efisiensi Anggaran

Ia menjelaskan, setelah pelantikan pada 20 Februari 2025, tahapan awal yang dilakukan adalah menyusun dan menyesuaikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). 

Dokumen tersebut menjadi dasar hukum dan arah kebijakan pembangunan 5 tahun ke depan.

Menurut Sri, integrasi antara janji politik dan pendekatan teknokratik berjalan relatif selaras. 

Program prioritas di sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur memiliki irisan dengan kebijakan pemerintah pusat sehingga memudahkan proses sinkronisasi.

BACA JUGA: Masa Kelola Habis Juli 2026, Aset Mal Lembuswana Samarinda Kembali ke Pemprov Kaltim

BACA JUGA: DPRD Kaltim Kritik Rencana Pengadaan Mobil Dinas Rp 8,5 Miliar

Namun, implementasi di lapangan tidak sepenuhnya berjalan tanpa hambatan. Sejumlah program seperti bantuan pendidikan gratis, distribusi seragam sekolah, layanan kesehatan tanpa biaya administrasi, serta internet desa telah direalisasikan, tetapi tetap menghadapi tantangan administratif dan regulasi.

"Setiap program harus memiliki payung hukum. Kami harus menyiapkan Peraturan Gubernur maupun regulasi pendukung lainnya, termasuk berkonsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri agar tidak menyalahi aturan," kata Sri.

Sumber: