Pemkot menjawab dengan menegaskan penambahan tapping box di titik-titik dengan okupansi tinggi, pembaruan sistem monitoring digital transaksi, edukasi wajib pajak, serta percepatan implementasi pembayaran digital.
"Ini bagian dari strategi intensifikasi pajak yang tidak menambah beban masyarakat," imbuhnya.
Pemkot pun memasukkan air bersih sebagai isu prioritas 2026. Langkah teknis meliputi optimalisasi jaringan distribusi, peningkatan kapasitas produksi PDAM, lima program sumur dalam dari Pemprov Kaltim, reaktivasi sumur nonaktif, sinergi SPAM Regional WS Mahakam, hingga percepatan sambungan rumah baru.
BACA JUGA: DLH Balikpapan Intensifkan Sosialisasi Retribusi Kebersihan
"Target kita Zero Water Crisis pada 2029. Upaya peningkatan kapasitas produksi terus dilakukan," sebutnya.
Meskipun APBD tertekan, Pemkot Balikpapan mengungkapkan bahwa penanganan banjir tidak boleh ditinggalkan.
Upaya yang akan tetap dijalankan antara lain yaitu normalisasi sungai dan drainase, pelebaran saluran, pembangunan rumah pompa, pembuatan kolam retensi, percepatan pembebasan lahan di segmen 4 Ampal, dam pengawasan ketat pembukaan lahan.
"Mitigasi banjir tetap prioritas, meskipun terjadi penyesuaian anggaran. Semangat kebersamaan dan kolaborasi adalah kekuatan kita. Setiap rupiah anggaran harus digunakan efektif, efisien, dan berdaya guna bagi kemajuan kota," tutup Bagus.
BACA JUGA: RDP Tragedi KM 8 Balikpapan: DPRD Soroti Kelalaian Pra-Konstruksi
Dengan tekanan fiskal 2026 yang makin nyata, perjalanan penyusunan APBD Balikpapan memasuki fase kritis yakni bagaimana memastikan layanan dasar tetap berjalan, pembangunan tidak terhambat, dan regulasi menguatkan arah kebijakan kota.