Pada FGD tersebut, Nanang meminta seluruh OPD memberikan data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Menurutnya, data masih menjadi persoalan krusial dalam penyusunan kebijakan, terutama yang berkaitan dengan penanggulangan bencana.
BACA JUGA: Semua Kampung di Nyuatan Kubar Sudah Punya Pustu, Tapi Kekurangan Tenaga Medis
BACA JUGA: Pajak Galian C Masih Jadi Masalah, DPRD Ingatkan Pemerintah untuk Bertindak
“Saya meminta perangkat daerah untuk memberikan data yang benar-benar valid. Ini penting agar perencanaan kita tidak salah arah,” ujar Nanang.
Ia menekankan bahwa tanpa data yang mutakhir, upaya mitigasi berpotensi tidak efektif karena pemetaan risiko menjadi tidak presisi. Nanang menyebutkan bahwa beberapa wilayah di Kutai Barat memiliki kasus banjir berulang dan potensi longsor yang tidak bisa hanya dipetakan secara umum.
“Jika data lengkap, intervensi kita bisa lebih tepat sasaran,” katanya lagi.
Lebih lanjut, ia menyoroti pentingnya pendekatan pentahelix dalam penyusunan RPB. Kolaborasi antara pemerintah, akademisi, dunia usaha, masyarakat, dan media dinilai menjadi kunci utama keberhasilan penanggulangan bencana.
BACA JUGA: Komisi II DPRD Kubar Soroti Ketidaksiapan OPD Bahas Kegiatan Multiyears dan Inventarisasi Jalan
BACA JUGA: Atasi Penumpukan Sampah, DLH Kutai Barat akan Jadikan TPA Belaw sebagai TPS Terpadu
“Dengan kolaborasi yang kuat dan komitmen bersama, saya yakin kita mampu mewujudkan Kutai Barat sebagai daerah yang tangguh bencana,” ujarnya.