KUTAI TIMUR, NOMORSATUKALTIM - Target untuk mengalirkan listrik PLN ke Bukit Kayangan, Kecamatan Sangatta Utara, Kutai Timur (Kutim) nampaknya masih menemui jalan terjal.
Meski secara teknis seluruh persiapan telah rampung, namun persoalan administrasi dan konsensus antara warga dan pihak terkait menjadi kendala dalam percepatan realisasi proyek jaringan listrik tersebut.
Manager PLN (Persero) Unit Layanan Pelanggan (ULP) Sangatta, Nur Salim menyampaikan bahwa pihaknya terus berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk mempercepat penyambungan listrik ke kawasan Bukit Kayangan.
“Kami sudah melakukan komunikasi dan koordinasi dengan pihak-pihak terkait, mulai dari pemerintah desa, BPD Desa, Dinas Sumber Daya Alam (SDA), hingga perwakilan masyarakat,” ujar Nur Salim, pada Senin, 3 November 2025.
BACA JUGA: Masih Ada Desa di Kutai Barat belum Teraliri Listrik PLN, Jarak Jaringan Terdekat hanya 2 Kilometer
Menurutnya, langkah koordinasi ini juga melibatkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutim melalui Bagian SDA agar bisa mendapatkan dukungan dari Dinas ESDM Provinsi Kalimantan Timur.
“Harapan kami tentu agar prosesnya bisa segera terealisasi. Kami terus berupaya mendorong agar listrik di Bukit Kayangan segera masuk,” ujarnya.
Saat ditanya terkait target waktu realisasi, Nur Salim menyebut belum dapat memastikan kapan jaringan listrik dapat dibangun untuk Bukit Kayangan.
“Untuk waktu realisasi kami belum bisa menyampaikan, karena saat ini masih dalam tahap koordinasi dan menunggu persetujuan dari pihak-pihak berwenang,” katanya.
BACA JUGA: Pensiunkan 3 PLTD, PLN UID Kaltimra Catat Efisiensi Rp12 Miliar per Tahun
BACA JUGA: 110 Desa di Kaltim Belum Tersentuh Listrik, Rudy Mas'ud Janji Bantu PLN Tuntaskan Kendala
Ia menambahkan, beberapa infrastruktur pendukung seperti tiang listrik memang sudah terlihat di lokasi, namun proses administrasi masih harus dilalui sebelum pelaksanaan di lapangan dimulai.
“Tahapannya sekarang masih di sisi administrasi dan komunikasi. Setelah semua disetujui, baru bisa dilaksanakan di lapangan,” jelasnya.
Terkait kendala yang dihadapi, Nur Salim mengakui bahwa lamanya proses disebabkan oleh panjangnya rantai birokrasi dalam pengambilan keputusan lintas instansi.