Rosalyen menekankan bahwa banyak perusahaan memanfaatkan jalan yang dibangun pemerintah, tetapi tidak memperhatikan kerusakan maupun kontribusi untuk warga.
“Jalan yang digunakan perusahaan sebagian besar difasilitasi negara. Masyarakat hanya meminta perbaikan di spot-spot yang rusak, bukan pembangunan merata seperti proyek PUPR,” katanya.
Selain itu, Rosalyen mempertanyakan penggunaan material perusahaan untuk pembangunan jalan.
Ia menegaskan bahwa biaya ini seharusnya bisa dikomputasi agar ada timbal balik bagi daerah.
“Pemerintah dan perusahaan harus bekerja sama agar investasi benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat dan PAD Kutai Barat,” tegasnya.
BACA JUGA:Polsek Samarinda Kota Ditetapkan Sebagai Cagar Budaya, Berikut Sejarahnya
Rosalyen juga menyoroti transparansi pengelolaan koperasi plasma. Banyak warga yang tidak mengetahui alokasi dana dan hak mereka.
“Banyak masyarakat tidak paham soal dana plasma. Dana itu harus transparan agar mereka bisa menikmati hasil kebun sendiri,” katanya.
Anggota DPRD ini menekankan bahwa semua kewajiban, termasuk pajak CPO, TBS, listrik, dan air, harus dipenuhi sesuai aturan.
Pemerintah daerah tidak bisa membiarkan perusahaan bersikap sewenang-wenang.
“Kalau perusahaan tidak menuntaskan kewajiban, kami akan ambil tindakan. Kemajuan Kutai Barat bergantung pada PAD yang dihasilkan dari kewajiban ini,” ujarnya.
Selain itu, Rosalyen menyoroti tanggung jawab perusahaan terhadap generasi mendatang.
BACA JUGA:Pemkab Berau Mulai Siapkan Rencana Penangkaran Buaya, Fokus pada Percepatan Izin dan Kajian Lokasi
Menurutnya, banyak masyarakat yang hingga kini belum merasakan manfaat dari investasi perkebunan sawit.
“Masyarakat dan generasi kita harus bisa menikmati hasil investasi, bukan hanya menyaksikan keuntungan perusahaan,” ujarnya.
Rosalyen juga menyinggung kasus beberapa perusahaan yang sulit ditemui saat dia mencoba mengonfirmasi kewajiban mereka.