Hal ini menurutnya menunjukkan kurangnya keseriusan perusahaan dalam memenuhi tanggung jawab sosialnya.
“Orang-orang perusahaan sangat sulit ditemui. Padahal kita hanya ingin memastikan hak masyarakat terpenuhi,” jelasnya.
Ia juga menekankan perlunya koordinasi yang baik antara pemerintah, perusahaan, dan masyarakat.
Semua pihak harus memastikan hak masyarakat terpenuhi dan kewajiban perusahaan terhadap pajak serta plasma dijalankan.
“Mari kita ambil bagian untuk memperbaiki kondisi ini. Jangan tutup mata terhadap keadaan masyarakat. Investasi harus mensejahterakan, bukan merugikan,” tegasnya.
BACA JUGA:Bupati Kukar Tegaskan Tak Ada Mutasi dan TPP bagi PPPK Paruh Waktu Tahun Depan
Menurut Rosalyen, masalah ini tidak hanya terkait pajak dan plasma, tapi juga menyangkut pembangunan infrastruktur, jalan, dan fasilitas umum.
Ia meminta pemerintah dan perusahaan untuk lebih peduli terhadap kebutuhan masyarakat lokal.
“Investasi masuk ke daerah kita, tetapi timbal balik untuk masyarakat harus jelas. Jangan sampai masyarakat hanya menjadi penonton keuntungan perusahaan,” jelasnya.
Lebih lanjut, Rosalyen menyatakan, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk memastikan semua kewajiban perusahaan dilaksanakan.
Ia menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan Kutai Barat sangat bergantung pada PAD yang dikumpulkan dari pajak dan kontribusi perusahaan.
“Kalau perusahaan merasa dimudahkan, bukan berarti mereka bisa mengabaikan kewajiban. Semua harus dijalankan sesuai aturan,” tegasnya.
Di akhir pernyataannya, Rosalyen menekankan bahwa RDP ini harus menjadi momentum bagi pemerintah daerah dan perusahaan untuk memperbaiki tata kelola pajak dan plasma.
BACA JUGA:Meski Minim Fasilitas, Tim Hoki Berau Tetap Mantap Hadapi Pra Porprov 2025
Dengan demikian, pembangunan di Kutai Barat dapat berjalan adil, merata, dan benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat.
“Investasi masuk untuk kesejahteraan masyarakat, bukan hanya keuntungan perusahaan. Mari kita pastikan itu terjadi,” pungkasnya.