KUTAI KARTANEGARA, NOMORSATUKALTIM – Ketua DPRD Kutai Kartanegara (Kukar) Ahmad Yani menegaskan, lembaganya menjalankan fungsi koreksi secara ketat terhadap APBD Perubahan 2025, termasuk pencairan dana program beasiswa Kukar Idaman yang menjadi sorotan mahasiswa.
Ia menuturkan, meski mahasiswa mempertanyakan kepastian pencairan beasiswa Kukar Idaman tahap II, DPRD tetap harus mempelajari dan mengoreksi seluruh rancangan APBD-P secara menyeluruh. Sebab, anggaran perubahan tidak hanya mengatur soal beasiswa semata.
“Namun yang menjadi soal, bukan berarti karena kebutuhan mahasiswa lalu kita harus langsung menyetujui APBD Perubahan. Sebab APBD Perubahan membahas hajat hidup orang banyak, bukan hanya soal beasiswa,” tegas Ahmad Yani.
Menurutnya, mekanisme penganggaran menuntut DPRD memastikan bahwa setiap rencana belanja benar-benar sesuai kebutuhan masyarakat luas.
Karena itu, semua usulan pemerintah daerah harus diperiksa secara cermat dan bisa dipertanggungjawabkan.
“Perlu dipahami bahwa APBD Perubahan mestinya sudah disampaikan melalui KUA-PPAS pada awal Agustus. Tetapi kenyataannya KUA-PPAS baru disampaikan pada minggu kedua September. Maka DPR perlu waktu untuk mempelajari, mengoreksi, memperbaiki, dan menguatkan argumen dalam KUA-PPAS tersebut, apakah bisa dipertanggungjawabkan kepada rakyat atau tidak,” jelasnya.
Ia menambahkan, DPRD tidak hanya sekadar menyetujui, tetapi juga mengoreksi program yang dinilai tidak sejalan dengan instruksi Presiden maupun kebutuhan dasar masyarakat.
“Itulah fungsi legislatif dalam penganggaran, yakni melakukan koreksi. Memang ada beberapa hal dalam APBD Perubahan yang menimbulkan tanda tanya, termasuk belanja-belanja yang tidak sesuai dengan instruksi Presiden,” katanya.
Contoh yang ia soroti adalah adanya rencana pengadaan mebel dan sejumlah belanja lain yang dianggap kurang mendesak.
Padahal, kebutuhan paling utama justru pada sektor pendidikan dan infrastruktur dasar.
“Misalnya, pengadaan mebel dan lain-lain, sementara yang lebih mendesak justru perbaikan sekolah, infrastruktur, jembatan, dan jalan rusak. Itu semestinya jadi prioritas,” pungkasnya. (adv)