PASER, NOMORSATUKALTIM - Fraksi Golongan Karya (Golkar) DPRD Paser menekankan aspek peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) secara terkhusus pada bidang pendidikan.
Upaya dalam meningkatkan IPM melalui program yang dimiliki oleh pemerintah daerah disebut harus benar-benar berdampak terhadap capaian IPM di daerah.
Fraksi ini menyoroti mandatory spending atau 20 persen belanja wajib bidang pendidikan untuk lebih prioritas pada peningkatan sarana dan prasarana (Sapras) sekolah.
"Anggaran pendidikan kami tekankan lebih prioritas untuk penambahan ruang kelas baru dan rehabilitasi ruang kelas dari pada sub kegiatan lain yang tidak berpengaruh dalam proses belajar mengajar," kata Sultan Surya saat menyampaikan pendapat akhir terhadap Raperda perubahan APBD 2025 belum lama ini.
Sultan menegaskan pentingnya menaruh perhatian terhadap hal yang mempengaruhi kualitas sumber daya manusia (SDM), khususnya pada kebutuhan mendasar anak didik.
Dengan begitu, dia menganggap bahwa hal-hal kecil seperti suasana ruang sekolah tak boleh luput dari perhatian pemerintah daerah demi terwujudnya lingkungan belajar yang efektif.
"Mengingat untuk menciptakan SDM yang berkualitas, maka diperlukan suasana ruang kelas yang baik dan memberikan iklim kondusif untuk berinteraksi secara efektif," ujarnya.
Terlepas dari mandatory spending pendidikan, terkait penggunaan anggaran juga diharapkan dapat diimplementasikan dengan akselerasi yang tinggi guna mempertajam pencapaian target pembangunan.
Dengan telah disahkannya anggaran perubahan APBD 2025, didorong untuk bisa selesai dengan tepat waktu sesuai target yang ditentukan.
"Dengan percepatan pelaksanaan kegiatan sehingga dapat menekan seminimal mungkin terjadinya Silpa (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran)," jelasnya.
Sejumlah catatan yang disampaikan juga memuat optimalisasi penggunaan anggaran Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Kalimantan Timur 2026 mendatang.
Tak terkecuali juga harus memperhatikan proses pengawasan yang lebih intensif dan efektif pada pelaksanaan kegiatan fisik pembangunan venue olahraga.
"Pengawasan harus diutamakan agar menghasilkan produk akhir yang memiliki kualitas yang dapat dipertanggungjawabkan," tuturnya.
Selain itu, di sisi lain juga Fraksi Golkar mendorong Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menyusun program pembangunan yang lebih inovatif dan bermanfaat bagi masyarakat.
"Program gang lebih inovatif kami dorong agar bisa meningkatkan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD)," pungkasnya. (adv)