Namun, dengan alokasi APBD yang mencapai Rp3 triliun untuk sektor ini, Fitra optimistis pembangunan tetap berjalan.
Berdasarkan rincian Alokasi Dana Transfer Umum 2025, Sebelumnya, Kaltim masih memiliki pagu definitif sebesar Rp19,50 miliar.
Namun, revisi Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah membuat angka tersebut dipangkas menjadi nol.
Keputusan yang diteken Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pada 3 Februari 2025 itu dilakukan dalam rangka efisiensi belanja pelaksanaan APBD 2025.
Sementara itu, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kaltim, Ahmad Muzakkir, menegaskan tidak ada dampak signifikan terhadap program pembangunan.
Menurutnya, pengurangan Rp 19 miliar masih bisa ditutupi dengan alokasi APBD yang lebih besar.
"Sampai dengan saat ini kita masih dapat melaksanakan program infrastruktur sesuai dengan rencana pendanaan yang sudah direncanakan dalam APBD. Belum ada dampak signifikan, hanya pengurangan untuk Rp19 miliar saja," kata Muzakkir.
Muzakkir menambahkan, Pemprov tetap menjaga stabilitas belanja infrastruktur dengan memprioritaskan program produktif.
"Dalam kondisi seperti ini, kamii tetap prioritaskan belanja produktif. Infrastruktur jalan, irigasi, dan layanan dasar tetap menjadi fokus, sehingga masyarakat tidak terdampak,"jelasnya.
Muzakkir juga menekankan pentingnya efisiensi penggunaan anggaran. Dia menilai, Belanja pemerintah harus efektif dan terukur.
"Jadi meskipun ada pengurangan Rp19 miliar, dampaknya bisa ditekan dengan efisiensi,"tutup Muzakkir