KUTIM, NOMORSATUKALTIM - Minimnya jumlah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang relevan dengan kebutuhan dunia industri di Kabupaten Kutai Timur (Kutim), kembali menjadi sorotan.
Kondisi ini dinilai menjadi penghambat utama bagi generasi muda bersaing di dunia kerja, terutama di sektor pertambangan yang menjadi andalan ekonomi daerah.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kalimantan Timur (Kaltim), Armin mengungkapkan, bahwa pihaknya tengah mengkaji rencana pendirian dua SMK baru di Kutim.
“Kita lihat SMK yang diusulkan ada dua, ada di Sandaran dan ada lagi di Bengalon,” ujarnya saat ditemui di Gedung GSG Bukit Pelangi, Kamis 17 Juli 2025.
Ia menjelaskan, meskipun pembangunan sekolah fisik belum rampung, namun siswa baru dari dua wilayah tersebut sudah mulai mengikuti proses pembelajaran dengan bergabung sementara di sekolah induk terdekat.
“Sekarang sudah ada siswa baru, tapi kita masih ikut di sekolah induknya. Nanti kita lihat jurusan apa yang pas,” kata Armin.
Menurutnya, penentuan jurusan akan mempertimbangkan potensi wilayah serta kebutuhan industri yang dominan di daerah tersebut. Tujuannya agar lulusan SMK nantinya benar-benar siap kerja dan sesuai dengan kebutuhan dunia usaha.
“Kalau misalnya di Bengalon banyak tambang, maka bisa kita arahkan ke jurusan pertambangan atau teknik alat berat. Begitu juga di Sandaran, kita lihat potensi unggulannya,” jelasnya.
BACA JUGA: Alih-alih Fokus pada Gratispol Mahasiswa, Anggota Dewan Sarankan Pemprov Kaltim Evaluasi Jurusan SMK
BACA JUGA: Anggota DPR RI Dapil Kaltim Tinjau Infrastruktur Kutim, Dorong Percepatan Perbaikan Jalan Nasional
Plt Kadisdikbud juga mengakui bahwa pembangunan SMK memang menjadi kewenangan pemerintah provinsi, namun tetap memerlukan sinergi dengan pemerintah kabupaten agar pengembangan pendidikan berjalan sesuai kebutuhan daerah.
Sementara itu, anggota DPRD Fraksi Demokrat, Pandi Widiarto menekankan pentingnya langkah konkret dari Pemprov Kaltim untuk segera mewujudkan pendirian SMK berbasis industri, bukan sekadar rencana di atas kertas.
“Kita di kabupaten punya niat, tapi urusan SMK ini ada di tangan provinsi. Kalau tidak disinergikan, ya akhirnya buntu. Anak-anak kita terus dirugikan,” pungkasnya.