MAHULU, NOMORSATUKALTIM - Bupati Mahakam Ulu (Mahulu) Bonifasius Belawan Geh, menandatangani Nota Kesepakatan Sinergitas Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bersama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan.
Penandatanganan nota kesepakatan tersebut berlangsung di Crystal Grand Ballroom Hotel Mercure Samarinda, pada Rabu (30/10/2024).
Penandatanganan nota kesepakatan itu sebagai wujud sinergi dan kolaborasi agar dapat berkontribusi secara nyata dalam percepatan pembangunan di Kabupaten Mahulu, khususnya dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan.
Bupati Mahulu, Bonifasius Belawan Geh, menyampaikan apresiasi atas terlaksananya penandatanganan nota kesepakatan itu dan berharap kerjasama tersebut dapat terus berlanjut.
BACA JUGA: Pemulihan Pasca Banjir, Pemkab Mahulu Beri Bantuan Sarana Pendidikan untuk PAUD hingga SMP
“Kami Pemerintah daerah, memang memiliki kewenangan dan kemampuan mengelola serta melaksanakan program pembangunan daerah. Akan tetapi dalam pelaksanaannya kami tidak bisa bekerja sendiri. Perlu sinergi dan integrasi lintas sektor termasuk dengan BPJS,” ucap Bupati Mahulu.
Bonifasius mengatakan bahwa tanpa integrasi dan sinergi, keluaran, manfaat maupun capaian pembangunan daerah tidak akan berjalan maksimal.
Oleh karena itu, melalui kesepakatan bersama dan kerjasama ini diharap semua pihak dapat berkomitmen untuk mengimplementasi seluruh kerjasama yang telah kita sepakati.
“Saya sangat menyadari bahwa kerjasama yang kita bangun saat ini merupakan potensi yang bernilai positif untuk bersama-sama kita optimalkan dalam mendukung tercapainya visi Membangun Mahulu untuk Semua, Sejahtera Berkeadilan,” ujarnya.
BACA JUGA: Tekan Angka Kematian Ibu dan Stunting, Pemkab Mahulu Laksanakan KBKR
Bupati dua periode ini juga menyampaikan bahwa Pemkab Mahulu senantiasa mendukung setiap inisiatif yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat, termasuk dalam aspek ketenagakerjaan.
Karena itu, kerja sama ini bernilai penting dimana sinergi ini untuk memastikan bahwa seluruh tenaga di Kabupaten Mahulu mulai dari tenaga Non ASN, aparatur perangkat kampung, Lembaga kemasyarakatan kampung hingga direksi dan pegawai BUMD serta anak perusahaan, bahkan penyelenggara pemilu dan pemilukada dapat terlindungi oleh program jaminan sosial ketenagakerjaan.
Lebih lanjut, Bupati mengatakan, kesepakatan ini menjadi pedoman bagi Pemkab Mahulu dalam merencanakan dan melaksanakan program jaminan sosial ketenagakerjaan untuk mencapai Universal Coverage Jamsostek (UCJ).
"Sebuah tujuan yang menjadi cita-cita kita bersama," tandasnya.
Pemkab Mahulu saat menandatangani nota kesepakatan bersama BPJS Ketenagakerjaan.-(Humas setkab Mahulu/nomorsatukaltim)-