Disorot Ketua DPRD Mengenai Minimnya Transparansi, Begini Tanggapan Wabub Mahulu

MAHULU, NOMORSATUKALTIM- Wakil Bupati (Wabup) Mahakam Ulu (Mahulu), Yohanes Avun menanggapi sorotan Ketua DPRD Mahulu, Devung Paran terkait transparansi dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2026 serta prioritas pembangunan di Mahulu.

Yohanes Avun menegaskan, bahwa proses penyusunan RKPD telah melalui beberapa tahapan, mulai dari Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di tingkat kampung, dilanjutkan ke tingkat kecamatan, hingga dibahas dalam forum publik dan di tingkat kabupaten.

Dijelaskan, bahwa setiap program yang diusulkan bertujuan untuk mengatasi masalah yang ada di masyarakat dan tetap harus berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang sudah disusun.

Selain itu, Yohanes juga menegaskan, bahwa meskipun semua rencana yang diusulkan penting dan dibutuhkan oleh masyarakat, karena keterbatasan anggaran, penentuan skala prioritas menjadi sangat diperlukan.

BACA JUGA: Musrenbang RKPD 2026, Pemkab Mahulu Berkomitmen Tuntaskan Penyelesaian Masalah Strategis Daerah

Terkait sekitar 519 pokok pikiran (pokir) yang diajukan DPRD Mahulu, Yohanes menjelaskan, bahwa jika setiap pokir dialokasikan Rp1 miliar, maka total anggarannya bisa mencapai Rp519 miliar.

Sementara jika anggaran per pokir ditetapkan Rp200 juta, maka total anggaran yang dibutuhkan sekitar Rp100 miliar.

“Kan itu juga sudah disampaikan oleh Ketua Dewan bahwa apapun yang kita susun ini adalah untuk memecahkan masalah di masyarakat. Tentu harus memperhatikan juga RPJMD yang telah kita susun,” kata Avun, Rabu (26/3/2025).

Menurut Avun, dengan kondisi keuangan daerah yang terbatas, hal ini juga penting didiskusikan dalam forum seperti Musrenbang yang menjadi penting untuk menentukan program prioritas yang benar-benar dibutuhkan masyarakat.

BACA JUGA: Pemkab Mahulu Gelar Rakor TPAKD, Upaya Merumuskan Strategi Mempercepat Inklusi Keuangan

“Semua yang kita inginkan, yang kita butuhkan, kita bangun, sebenarnya kalau uangnya cukup, kita bangun semua,” ujarnya.

Selain itu, Avun menekankan pentingnya keterbukaan dalam proses perencanaan agar tidak terjadi ketidaksinkronan antar lembaga.

Menurutnya, kepentingan masyarakat harus diutamakan di atas kepentingan politik. Ia mengingatkan bahwa politik sejatinya untuk menjaga hak-hak masyarakat, bukan untuk kepentingan pribadi.

“Memang perlu didiskusikan bersama melalui forum Musrenbang, supaya kita dapat menentukan program-program yang benar-benar dibutuhkan masyarakat,” tegasnya.

BACA JUGA: Berdampak Positif Bagi Masyarakat, Pemkab Mahulu Dukung Penuh Program Cek Kesehatan Gratis

Sebelumnya, Ketua DPRD Mahulu Devung Paran menyayangkan minimnya transparansi dalam penetapan program kebijakan Pembangunan di Mahulu.

Devung Paran mengatakan, selama ini banyak aspirasi DPRD tidak terakomodasi dalam program pemerintah daerah.

Padahal menurutnya, DPRD dan pemerintah daerah merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan, termasuk dalam penetapan program kebijakan pembangunan daerah.

Namun pada kenyataannya, kata dia, hal itu justru seringkali diabaikan, sehingga banyak aspirasi DPRD tidak dijalankan dalam program pembangunan.

BACA JUGA: Banyak Aspirasi Tak Diakomodir, Ketua DPRD Mahulu Soroti Minimnya Transparansi

“Kami memiliki tanggung jawab untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui reses. Namun, setelah RKPD disahkan dan dievaluasi hampir semua usulan kami hilang," ujar Devung Paran usai mengikuti Musrenbang RKPD 2026 di Ballroom Kantor Bupati Mahulu, Senin (24/3/2025).

Sumber: