Dirinya menyebut, masih ada konflik agraria di Berau yang memerlukan penanganan dengan pendekatan yang tepat, berbasis pada regulasi yang berlaku serta didukung oleh aparatur yang memiliki kapasitas, integritas, dan kredibilitas tinggi.
“Selama pelatihan ini, peserta akan mendalami berbagai materi terkait hukum pertanahan, manajemen lahan, pengukuran lahan, serta aspek teknis dan administratif lainnya. Semua materi tersebut diharapkan dapat diimplementasikan dalam tugas sehari-hari di lapangan,” ucapnya.
BACA JUGA : Profil Singkat Sultan B. Najamudin Ketua DPD RI Saat Ini
Ia juga berharap, melalui pelatihan ini, pemerintah mampu mengurangi potensi konflik pertanahan dan mendorong kesadaran akan pentingnya menjaga keseimbangan antara pemanfaatan lahan dan pelestarian lingkungan.
"Kompetensi SDM di bidang pertanahan perlu terus ditingkatkan untuk menciptakan pelaksana pertanahan yang profesional," ujarnya.
Pada kesempatan itu, dirinya meminta kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, terutama Dinas Pertanahan Kabupaten Berau dan Kantor Pertanahan ATR/BPN Berau, agar konsisten dalam melaksanakan program-program pertanahan yang telah dicanangkan, termasuk penataan aset dan akses lahan yang tersedia.
BACA JUGA : 15 Tahun PT Migas Mandiri Pratama (MMP), Setor PAD Rp600 Miliar Lebih, Pajak Tembus Rp1,5 Triliun
“Dengan adanya pelatihan ini, saya berharap akan lahir sumber daya manusia yang lebih mumpuni, yang siap untuk terus berkontribusi dalam penyelesaian masalah pertanahan di Berau,” pungkasnya.