SAMARINDA, NOMORSATUKALTIM - Partisipasi pemilih dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) seringkali menjadi sorotan, terutama saat dibandingkan dengan Pemilu (Pileg dan Pilpres).
Berdasarkan data Komisi Pemilihan Umum, di Samarinda sendiri tingkat partisipasi pada Pilkada 2015 hanya mencapai 49,1 persen dan Pilkada 2020 menjadi 52 persen yang masih jauh dari target nasional yakni 81 persen.
Kemudian, tingkat partisipasi pada Pemilu 2024 mencapai 78 persen, lebih tinggi dibandingkan Pemilu 2019 yang berada di angka 72 persen.
BACA JUGA : Mari Mengenal Apa Itu Golden Visa, Si Pemilik Bebas Keluar Masuk Indonesia Tanpa Hambatan
Ketua KPU Samarinda, Firman Hidayat menyampaikan, ada beberapa faktor yang memengaruhi rendahnya partisipasi pemilih dalam Pilkada dibandingkan Pemilu.
"Pemilu melibatkan lima tingkatan pemilihan dengan cakupan pemilih di seluruh Indonesia," kata Firman Hidayat dihadapan awak media, pada Selasa (23/7/2024).
Dalam Pemilu, ujar Firman, surat suara Pilpres yang tidak digunakan di Samarinda dapat digunakan oleh pemilih dari luar Kalimantan Timur yang berada di kota Samarinda.
BACA JUGA : Demi Menigkatkan Skill Wartawan, PWI Kukar Gelar Pelatihan Unmanned Aerial Vehicle
Kendati demikian, Pria yang kerap disapa Firman itu menyebut, Pilkada sekadar melibatkan warga Samarinda untuk pemilihan wali kota dan gubernur.
"Artinya untuk pemilih di luar Kaltim khususnya Samarinda itu tidak bisa memilih, jadi terbatas akhirnya," ucap Firman, sapaan akrabnya.
Ia mengatakan, KPU Samarinda telah menyiapkan secara keseluruhan. Termasuk, Tempat Pemungutan Suara (TPS).
“KPU hanya dapat memfasilitasi dan mengajak pemilih untuk hadir ke TPS. Kami tidak bisa memaksa mereka untuk memilih. Rendahnya partisipasi merupakan fakta yang harus diakui," tuturnya.
Ia menekankan, ada masalah administrasi kependudukan juga yang menjadi kendala dalam meningkatkan partisipasi.
BACA JUGA : Coklit Rampung, KPU Paser Imbau Masyarakat Cek Data Pemilih Via Online
Pada Pilkada 2020, lanjut Firman, terdapat di Kelurahan Pelabuhan data menunjukkan sekitar 7 ribu warga terdaftar, padahal jumlah sebenarnya hanya sekitar 5 ribu.