BACA JUGA: Pro Kontra Status SMAN 10 Samarinda: Pilih Zonasi atau Sekolah Asrama
Ketiga, Anggota DPRD turun ke lapangan untuk melihat perkembangan di Balikpapan, khususnya terkait penerimaan murid.
Keempat, agar pihak DPRD mendampingi LMAKB untuk bertemu dengan Dinas Pendidikan Provinsi Kaltim guna membahas kesulitan memasukkan anak ke sekolah, khususnya jenjang SMK.
“Kami juga tidak ingin ada pungli (pungutan liar) pada penerimaan murid baru, karena kasihan dengan orang tua wali murid, kasihan yang anak-anaknya cerdas namun terganjal pungli ini,” tegas M Ali Amin.
Dalam kesempatan tersebut, pihaknya juga memohon agar DPRD Balikpapan ini dapat memanggil Dinas Ketenagakerjaan karena banyak putra daerah yang masih menganggur dan kesulitan memperoleh pekerjaan, sementara orang-orang dari luar daerah lebih banyak yang bekerja.
BACA JUGA: LMAKB Silaturahmi ke Kantor PUPR Kaltim, Bahas Pembangunan IKN dan Balikpapan
“Kenapa tidak dimanfaatkan putra asli daerah Kaltim ini, mereka juga banyak orang pintar, salah satu contoh di RDMP, berilah kesempatan pada mereka, itulah harapan kami,” pungkas M Ali Amin.
Dikonfirmasi terpisah, Wakil Ketua DPRD Kota Balikpapan, Budiono bersama Ketua Komisi IV, Doris Eko Desyanto Beserta Jajaran menyambut baik kedatangan Laskar Mandau Adat Kalimantan Bersatu ini.
Dalam audiensi tersebut, Budiono memaparkan beberapa fungsi dan tugas dari DPRD Kota Balikpapan, di antaranya membentuk peraturan daerah, penganggaran dan pengawasan.
BACA JUGA: PTN Ramai-ramai Naikkan UKT hingga 500 Persen, Permendikbud ini Penyebabnya
“Pada dasarnya audiensi terkait keberadaan Laskar Mandau Adat Kalimantan Bersatu, yang di dalamnya juga menyampaikan visi misi dan aspirasinya,” tutur Budiono pada Senin (20/5/2024).
Dalam aspirasinya, ujar Budiono, LMAKB menghendaki Balikpapan aman nyaman, tidak ada lagi banjir, solusi mengatasi sekolah yang hampir setiap pada saat penerimaan selalu kendala.
“Ya kami akan tampung aspirasi dan juga berterimakasih kepada Laskar Mandau atas kedatangannya. Satu lagi, tentang tenaga kerja lokal, yang mereka menghendaki harus dioptimalkan dan diberdayakan dalam pembangunan IKN dan RDMP sendiri,” pungkas Budiono.