8.000 Peserta PBI Dicoret, Komisi IV DPRD Balikpapan Pertanyakan Validasi Data

BALIKPAPAN, NOMORSATUKALTIM - Penonaktifan sekitar 8.000 peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) jaminan kesehatan di Balikpapan mendapat sorotan tajam dari Komisi IV DPRD Kota Balikpapan.

Kebijakan pembaruan data yang dilakukan pemerintah pusat dinilai perlu dicermati secara serius karena berpotensi memengaruhi akses layanan kesehatan masyarakat rentan, terutama pasien dengan kebutuhan pengobatan jangka panjang.

Sekretaris Komisi IV, Muhammad Hamid menegaskan, persoalan pencabutan kepesertaan bukan sekadar soal administrasi.

Ia menilai dampaknya sangat langsung dirasakan masyarakat, sehingga perlu pendalaman menyeluruh dari berbagai sisi.

BACA JUGA: 8.000 Peserta PBI di Balikpapan Dinonaktifkan, Pemkot Lakukan Verifikasi

BACA JUGA: Penonaktifan BPJS PBI Picu Kekhawatiran Publik, Pemkab Kutim Pastikan Layanan Tetap Jalan

"Ini satu kebijakan yang memang harus kita dalami serius. Karena ini menyangkut kesehatan masyarakat, terutama di Kota Balikpapan," ujarnya, Rabu, 18 Februari 2026.

Ia mengatakan, kondisi di lapangan menimbulkan dilema. Di satu sisi pemerintah terus menyosialisasikan program BPJS gratis kepada warga, namun di sisi lain terjadi pencabutan kepesertaan dalam jumlah besar.

"Program jaminan kesehatan gratis ini terus kita sosialisasikan ke warga. Tapi di saat yang sama ada pencabutan PBI. Ini yang harus kita pahami betul kenapa sampai terjadi," tuturnya.

Komisi IV juga mempertanyakan dasar validasi data yang digunakan dalam proses penonaktifan. DPRD menilai perlu ada penjelasan yang lebih rinci terkait pertimbangan pemerintah pusat dalam melakukan pembaruan data tersebut.

BACA JUGA: Pemkot Balikpapan Atur Ketat Pasar Ramadan 2026, Lapak Dilarang Gunakan Trotoar hingga Bahu Jalan

BACA JUGA: Sebulan Penuh THM Ditutup, Pemkot Balikpapan Batasi Ketat Aktivitas Hiburan Selama Ramadan

"Kita harus mendalami lagi kenapa sampai hari ini pemerintah mencabut itu. Apa motif di balik pencabutan itu sendiri, ini yang harus jelas," tekannya.

Bagi Hamid, persoalan klasik berupa ketidaksesuaian data dengan kondisi riil masyarakat masih sering ditemukan.

Sumber: