Untuk kebutuhan badan adhoc seperti PPK, PPS dan KPPS, kata Firman, jumlahnya masih tetap sama seperti pada Pemilu lalu. Termasuk nominal gaji juga masih tetap sama.
BACA JUGA: Mantan Ketua KPU Kaltim Sebut Pilgub Kaltim Butuh Perwakilan Perempuan
Menurutnya, yang berbeda hanya sumber anggaran pembiayaan saja. Jika Pemilu bersumber dari APBN, sedangkan Pilkada sumber anggaran pembiayaannya dari pemerintah daerah.
Dalam proses seleksi badan adhoc tersebut, KPU Samarinda bakal memprioritaskan calon peserta yang sudah memiliki pengalaman di bidangnya.
"Untuk kebutuhan (jumlah) masih sama seperti Pemilu 2024. Hanya saja kami melakukan pengintaian ulang, PPK akan dilantik pada 16 Mei, sementara PPS 26 Mei mendatang," ujarnya.
BACA JUGA: Jelang Pilkada 2024, Polda Kaltim Beberkan Aturan Pencalonan Kepala Daerah yang Bermasalah Hukum
Untuk menyukseskan Pilkada 2024, KPU Samarinda bakal memaksimalkan segala tahapan, terutama peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) pihak penyelenggara melalui kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek).
Kemudian, memvalidasi data kependudukan bagi warga yang memiliki hak pilih pada Pilkada 2024.
Ini dilakukan agar tidak terjadi lagi Pemungutan Suara Ulang (PSU) akibat adanya ketidaksesuaian data pemilih dengan warga yang mencoblos di TPS seperti yang terjadi pada Pemilu 14 Februari 2024 lalu.
BACA JUGA: Bacalon Bupati Berau Harus Kantongi 19 Ribu Dukungan Jika Ingin Maju Jalur Independen
"Karena terkadang warga yang tidak ber-KTP Samarinda tapi justru mendapatkan kertas suara di TPS dengan berargumen bahwa saya warga Indonesia yang memiliki hak suara. Nah ini yang seharusnya tidak boleh. Ini akan kita optimalkan pencatatan data kependudukan sehingga tidak terjadi lagi PSU seperti Pemilu kemarin," tegasnya.
Sementara itu, Sekretaris Kesbangpol Samarinda Miftahurrizqa menegaskan bahwa, pihaknya berkomitmen untuk bersama-sama mensukseskan pelaksanaan Pilkada 2024, termasuk mensupport anggaran.
"Kita akan berkomitmen untuk menyukseskan Pilkada serentak di Samarinda. Apalagi Pilkada ini kan ranahnya pemerintah daerah," ujarnya.