Akmal Minta Pelaku Usaha Konstruksi Berperan Aktif

NOMORSATUKALTIM – Penjabat Gubernur Kaltim, Akmal Malik meminta kepada pelaku usaha jasa konstruksi agar lebih berperan aktif. Bukan saja terkait pembangunan kawasan IKN yang luasnya sekitar 256 ribu hektare, tapi juga membangun buffer zone atau daerah penyangga. Yakni kabupaten/kota di Kalimantan Timur yang luasnya 12,7 juta hektare.

Hal itu ia sampaikan dalam Seminar Nasional, bertajuk: Strategi dan Kebijakan Penyelenggaraan Pembangunan IKN terkait Peran Serta Pelaku Usaha Konstruksi di Provinsi Kaltim. Seminar   itu dihelat di Balikpapan, belum lama ini.

“Dukungan yang diberikan Kaltim juga harus profesional. Di sinilah peran pelaku usaha jasa konstruksi agar jangan terjadi disparitas yang tinggi antara tetangga sebelah atau IKN dan daerah mitra. Belajar dari Jakarta dan wilayah sekitarnya,” ujarnya.

Ia mengingatkan agar tetap mendorong pembangunan IKN sebagai komitmen nasional, sekaligus memberi perhatian lebih kepada daerah-daerah penyangga.

“Terutama untuk konektivitas dan konstruksi pelayanan publik, yang harus seimbang dengan konstruksi di IKN. Agar tidak terjadi persoalan sosial di masyarakat sekitar kawasan IKN,” ujarnya.

Akmal menilai seminar terkait menjadi salah satu upaya memahami dan mempersiapkan perubahan besar di Provinsi Kaltim ke depan, seiring berpindahnya ibu kota negara ke Kaltim.

Akmal Malik bersyukur adanya forum bersama asosiasi profesi dan pelaku usaha jasa konstruksi hingga mahasiswa dari beberapa perguruan tinggi di Balikpapan. Ia berharap forum tersebut bisa menghasilkan pemikiran-pemikiran untuk Kaltim dan IKN.

Di kesempatan itu, dilakukan pula penandatanganan MoU antara DPD ATAKI Kaltim dengan Institut Teknologi Kalimantan (ITK), Politeknik Negeri Balikpapan dan Universitas Balikpapan.  

“Kaltim sudah banyak memberi kontribusi kepada IKN. Kaltim sangat mendukung program ini karena bisa menjadi berkah bagi Kaltim, yang akan menjadi trigger pembangunan di Indonesia wilayah timur.” Ia menilai selama ini pembangunan Indonesia masih Jawa sentris.

“Dan IKN awal dari masa depan Indonesia,” ujar Akmal.

IKN, sambungnya, menjadi upaya pemerintah mewujudkan pemerataan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Indonesia, terutama di wilayah timur. Yang selama ini masih jauh tertinggal dari wilayah barat dan tengah Indonesia. (*)