APBD Kutim Tahun 2023 Rp 5,9 Triliun

  Sangatta, nomorsatukaltim.com - Setelah melalui pembahasan yang alot, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Timur (Kutim) menggelar Rapat Paripurna ke 50 tentang persetujuan bersama antara legislatif dan eksekutif mengenai kegiatan tahun jamak atau Multi Years Contract (MYC) tahun 2023. Rapat tersebut digelar di ruang sidang utama DPRD Kutim, Bukit Pelangi, Rabu (30/11/2022). Dalam kesempatan itu, Ketua DPRD Kutim Joni memimpin Paripurna, didamping Wakil Ketua I DPRD Kutim Asti Mazar, dan Arfan selaku Wakil Ketua II DPRD Kutim. Dari Pemkab Kutim hadir langsung Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman dan Wakil Bupati Kutim Kasmidi Bulang. Dan berdasarkan keputusan, maka APBD Kutim 2023 adalah sebesar Rp 5,9 triliun. Pada malam tersebut juga sekaligus disahkan proyek multiyears contract (MYC) sebesar Rp 1,3 triliun. Rapat paripurna tersebut, turut dihadiri dan disepakati oleh 32 anggota DPRD Kutim yang disebut telah bertanda tangan, sebagaimana disebutkan Joni saat awal memulai rapat paripurna. Setelah nota kesepakatan dibacakan oleh Sekretaris Dewan, Juliansyah, kemudian pembahasan tentang APBD Kutim 2023 disahkan dan disepakati bersama. Diketahui, pengesahan APBD Kutim 2023 tersebut terpantau diselenggarakan pada sekira pukul 23.30 Wita, yang disetujui dan disepakati semua fraksi dalam DPRD Kutim. Baik yang setuju dengan penuh, maupun setuju dengan catatan. Joni mengatakan, MYC ini dianggarkan melalui DPRD untuk kepentingan masyarakat lebih luas. “Agar pembangunan infrastruktur lebih terasa dan merata,” ucap Joni kala memimpin rapat paripurna. Selepas rapat, Ardiansyah menyampaikan melalui wawancara dengan awak media, bahwa banyak mekanisme yang harus dilalui, lantaran ada banyak dana transferan. Baik dari pusat maupun provinsi. “Saya memahami mekanisme ini, karena ini memang harus kita belanjakan. Karena kalau tidak mampu membelanjakan, kita nantinya akan terbebani dengan SiLPA (sisa lebih perhitungan anggaran). Meskipun kita tahu, SiLPA juga masih banyak,” ujar Ardiansyah. Sementara itu, Kasmidi Bulang menambahkan, APBD Kutim kali ini adalah yang terbesar selama beberapa tahun terakhir. Hal ini sebab kerja keras dalam penggalian penerimaan pendapatan daerah. Apalagi dengan nilai kegiatan yang cukup besar, salah satunya proyek MYC dengan anggaran Rp 1,3 triliun. “Salah satu verifikasi yang perlu saya tekankan adalah, kontraktornya harus orang yang bonafit. Bukan hanya orang yang mau bekerja tapi tak punya modal,” tegas Kasmidi. (adv)