Pembangunan Sekolah Rakyat Kutim Masuki Tahap Pematagan Lahan

KUTIM, NOMORSATUKALTIM - Upaya menghadirkan Sekolah Rakyat (SR) di Kabupaten Kutai Timur (Kutim) mulai menunjukkan perkembangan signifikan. Pemerintah daerah kini tengah mematangkan kesiapan lahan yang rencananya akan digunakan sebagai lokasi pembangunan fasilitas pendidikan berasrama tersebut.

Lahan seluas 5 hektare yang berada di kawasan Jalan Simono ditetapkan sebagai titik kajian utama. Lokasi itu dinilai memiliki prospek strategis untuk mendukung pembelajaran dan kebutuhan siswa yang akan tinggal di asrama.

Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kutim, Ernata Hadi Sujito, membenarkan bahwa serangkaian kajian teknis sedang dilakukan oleh beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Ia menegaskan bahwa proses ini menjadi fondasi penting sebelum dokumen usulan disampaikan ke pemerintah pusat.

“Saat ini seluruh OPD terkait sudah turun langsung ke lapangan untuk melakukan kajian menyeluruh terhadap kondisi lahan,” jelas Ernata, Minggu 16 November 2025.

Menurutnya, keterlibatan berbagai OPD dilakukan agar setiap aspek teknis dapat dipastikan aman dan sesuai untuk pembangunan sekolah. Penilaian meliputi struktur tanah, aksesibilitas, hingga batas administratif wilayah.

“Baik dari sisi pertanahan, konstruksi, maupun perencanaan infrastruktur, semuanya sedang dinilai secara detail,” ungkapnya.

Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa proyek pembangunan dapat berjalan tanpa hambatan di kemudian hari.

Ia juga menekankan bahwa pembangunan Sekolah Rakyat merupakan program nasional, sementara pemerintah daerah hanya bertanggung jawab pada penyediaan dan pematangan lahan. Setelah proses tersebut selesai, pelaksanaan konstruksi sepenuhnya menjadi kewenangan pusat.

“Ini merupakan program dari pemerintah pusat, dan daerah bertugas menyiapkan lahan serta pematangannya terlebih dahulu,” ucapnya.

Lokasi di Jalan Simono dipilih karena dianggap memiliki kondisi geografis yang mendukung konsep sekolah berasrama. Selain akses yang cukup terbuka, kawasan tersebut juga memungkinkan pengembangan fasilitas pendukung lainnya.

“Secara umum, lokasi itu memenuhi syarat awal untuk pembangunan SR yang membutuhkan ruang dan sirkulasi memadai,” tambah Ernata.

Setelah kajian teknis dinyatakan lengkap, pemerintah daerah akan mengirimkan hasil evaluasi tersebut ke Kementerian Sosial. Proses berikutnya adalah survei langsung oleh tim pusat sebelum menetapkan persetujuan final.

Pembangunan Sekolah Rakyat sendiri diperuntukkan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem, terutama kelompok desil 1 dan desil 2. Sekolah ini dirancang sebagai institusi berasrama yang menanggung seluruh kebutuhan siswa.

Sumber: