Telan Anggaran Rp24 Miliar, DPRD Samarinda Minta Taman Balai Kota Bisa Diakses Semua Kalangan

SAMARINDA, NOMORSATUKALTIM — Ketua Komisi III DPRD Samarinda, Deni Hakim Anwar bersama jajaran Dinas PUPR Samarinda meninjau pembangunan Taman Balai Kota Samarinda pada Selasa, 3 Maret 2026. 

Peninjauan ini dilakukan untuk memastikan fungsi dan manfaat proyek taman balaikota yang terintegrasi dengan Gedung Balai Kota Samarinda.

Deni mengatakan, keberadaan Taman Balai Kota selama ini banyak menimbulkan pertanyaan di tengah masyarakat, terutama terkait peruntukan dan konsep pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda.

“Makanya kami datang langsung ke lokasi untuk memastikan kegiatan apa yang sebenarnya dilaksanakan pemerintah kota di area samping Gedung Balai Kota ini,” ujar Deni.

BACA JUGA: DPRD Soroti Sisa Pekerjaan Teras Samarinda Tahap II, Perbaikan Minor Perlu Dilakukan

BACA JUGA: Komisi III Soroti Rencana Tambahan Anggaran Rp90 Miliar Proyek Terowongan Samarinda

Dalam peninjauan tersebut, Deni menerima penjelasan dari pejabat teknis, termasuk Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Sekretaris Dinas PUPR Samarinda, serta Kepala Bidang terkait. 

Dijelaskan bahwa proyek ini merupakan pembangunan taman kota yang terintegrasi dengan kawasan perkantoran Balai Kota.

Menurut Deni, pembangunan Taman Balai Kota menggunakan anggaran sekitar Rp24 miliar. 

Fasilitas yang dibangun meliputi area parkir kendaraan roda empat dengan kapasitas sekitar 89 unit di bagian atas, parkir sepeda motor di bagian bawah, serta ruang pertemuan yang berada di area belakang taman.

BACA JUGA: Pembagian 480 Lapak Pasar Pagi Samarinda Tunggu Arahan Inspektorat, Disdag Terima Sejumlah Aduan

BACA JUGA: Dinsos Samarinda Masih Tunggu Arahan Kemensos untuk Rekrutmen Peserta Didik Sekolah Rakyat

“Dengan nilai anggaran tersebut, tentu menjadi pertanyaan juga bagi kami, apakah sepadan dengan hasil yang dibangun. Setelah melihat secara detail, secara umum bisa dikatakan worth it, tetapi tetap ada catatan penting,” kata Deni.

Catatan yang dimaksud, lanjut Deni, adalah agar fasilitas yang dibangun tidak bersifat eksklusif dan hanya dinikmati oleh kalangan internal pemerintah. 

Sumber: