KSP Dorong Kutim Gandeng Perusahaan Besar untuk Tangani Stunting di Tengah Efisiensi

KUTAI TIMUR, NOMORSATUKALTIM - Pemerintah daerah diminta tidak berjalan sendiri dalam upaya menurunkan angka stunting. 

Pesan itu datang dari Tenaga Ahli Kantor Staf Presiden (KSP) Republik Indonesia, Zahera Mega Utama, dalam rapat koordinasi (Rakor) virtual bersama Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kutai Timur (Kutim), pada Kamis, 17 Oktober 2025.

Menurut Zahera, penurunan angka stunting tak cukup hanya dengan program di atas kertas. Kunci keberhasilannya ada pada kekompakan semua pihak, dari pemerintah kabupaten hingga lapisan terbawah di masyarakat.

“Pak Junaidi (Kepala DPPKB Kutim) tidak bisa bekerja sendiri kalau tidak ada koordinasi yang solid antara stakeholder di daerah sana. Harus ada kerja sama dari atas sampai bawah dari bupati, camat, kepala desa, RT/RW, puskesmas, sampai tokoh masyarakat,” ujarnya.

BACA JUGA: Pemkot Samarinda Gandeng PLN Tekan Angka Stunting

BACA JUGA: Kesadaran Gizi dan Pola Asuh Jadi Tantangan Penanganan Stunting di Balikpapan

Ia menegaskan, persoalan stunting bukan sekadar urusan kesehatan. Ini soal masa depan generasi. Karena itu, kata Zahera, seluruh unsur daerah harus bergerak dengan semangat yang sama, tanpa saling menunggu atau bekerja sendiri-sendiri.

Zahera juga menyoroti peran dunia usaha yang selama ini sering dilupakan. Menurutnya, Kutim memiliki potensi besar karena banyak perusahaan besar yang bisa dilibatkan dalam upaya pencegahan stunting. 

Kolaborasi dengan sektor swasta, ujarnya, dapat menjadi penggerak penting melalui pemanfaatan dana Corporate Social Responsibility (CSR).

“Ada banyak perusahaan besar di Kutim yang bisa diajak kerja sama. Pemerintah, swasta, masyarakat, dan tokoh daerah harus saling berperan. Jangan bekerja sendiri-sendiri,” tegasnya.

BACA JUGA: Program KB Jadi Instrumen Lawan Stunting, Mahulu Perlu Seriusi Masalah Pernikahan Dini

BACA JUGA: Rumah Sehat BAZNAS Berau Cegah Stunting lewat Layanan Kesehatan Ibu dan Anak

Soal keterbatasan anggaran yang kini dihadapi banyak daerah, Zahera tak menampik hal itu memang terjadi secara nasional. Namun, ia mengingatkan agar kondisi tersebut tidak dijadikan alasan berhentinya program strategis, terutama yang menyangkut generasi penerus.

“Kalau masalah efisiensi anggaran, saya rasa bukan hanya Kutai Timur yang mengalami, tapi semua daerah di Indonesia. Tapi kalau kebijakan bupati ini disupport semua pihak, saya yakin bisa jalan,” katanya.

Sumber: