Yulianus Henock: Bendera Borneo Raya Sinyal Ketidakadilan Daerah

SAMARINDA, NOMORSATUKALTIM – Aksi pengibaran bendera Borneo Raya yang disertai spanduk berisi kritik terhadap pemerintah pusat di kawasan Flyover Samarinda pada Senin 17 Agustus 2026 pagi mendapat perhatian berbagai pihak. 

Salah satunya Ketua Umum Persatuan Dayak Kalimantan Timur sekaligus anggota DPD RI, Yulianus Henock Sumual. Ia menilai aksi tersebut merupakan sinyal atas persoalan ketidakadilan pembangunan yang dirasakan daerah.

Aksi tersebut berlangsung bertepatan dengan momentum Peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia. 

Yulianus menegaskan, aspirasi yang disampaikan melalui pengibaran Borneo Raya tidak dapat langsung dimaknai sebagai keinginan masyarakat Dayak untuk memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.

“Sebenarnya ini bukan karena orang Dayak ingin merdeka. Tetapi tujuannya adalah menuntut ketidakadilan. Arahnya ke sana,” kata Yulianus, pada Selasa 18 Agustus 2026.

BACA JUGA:Nominal Kurang Salur DBH Kaltim Masih Kurang, Pemrov Baru Terima Rp28,2 Miliar

Menurut Yulianus, pemerintah pusat perlu melihat aksi tersebut sebagai bentuk penyampaian keresahan masyarakat di daerah. 

Ia menyebut masih terdapat persoalan pembangunan yang dirasakan masyarakat di Kalimantan, terutama terkait infrastruktur dan pemerataan pembangunan.

Ia menilai pembangunan nasional selama 81 tahun kemerdekaan masih belum memberikan dampak yang merata bagi seluruh wilayah Indonesia. 

Kalimantan dan sejumlah daerah di luar Jawa, menurutnya, masih menghadapi persoalan infrastruktur yang membutuhkan perhatian lebih serius dari pemerintah pusat.

"Pembangunan banyak bertumpu kepada Pulau Jawa,” singgungnya.

Yulianus juga menyoroti kondisi infrastruktur di Kalimantan yang masih membutuhkan pembenahan. 

Ia menyebut sejumlah jalan di daerah masih mengalami kerusakan. 

BACA JUGA:Pemprov Kaltim Alokasikan Belanja Pendidikan Sebesar 27,12 Persen, Ini Penjelasan dari Banggar DPRD Kaltim

Sumber: