RAPBD Kaltim 2026 Ditetapkan Rp15,15 Triliun, Berikut ini Postur Anggarannya
Suasana Penandatanganan nota keuangan APBD Kaltim 2026 antara Pemprov dan DPRD Kaltim pada Rapat Paripurna ke-47 di Gedung DPRD Kaltim, Samarinda.-(Disway Kaltim/ Mayang)-
BACA JUGA: Protes DBH Dipangkas, Forum Aksi Rakyat Kaltim Ancam Blokir Sungai Mahakam
"Kita harus bisa memastikan setiap rupiah bekerja untuk rakyat. Dengan fiskal yang menurun, prinsip kehati-hatian menjadi keharusan,"ujar Rudy.
Adapun, Belanja Daerah 2026 ditetapkan tetap pada angka Rp15,15 triliun. Dari jumlah tersebut, belanja operasi mencapai Rp8,16 triliun, meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja hibah, serta belanja bantuan sosial.
Belanja modal ditetapkan sebesar Rp1,06 triliun dan diarahkan ke pembangunan gedung, jalan, irigasi, peralatan pemerintahan, hingga pengadaan lahan yang mendukung pelayanan publik.
Sementara belanja transfer ke kabupaten dan kota di angka Rp5,89 triliun. Pemprov juga menyisihkan belanja tidak terduga sebesar Rp33,93 miliar sebagai dana cadangan ketika terjadi bencana atau kondisi mendesak lainnya.
BACA JUGA: Tanggapi Protes Masyarakat Adat soal Pemangkasan DBH, DPRD Kaltim Masih Upayakan Loby ke Pusat
Rudy menambahkan bahwa kebijakan pembangunan 2026 difokuskan pada penguatan kualitas sumber daya manusia, percepatan penurunan stunting, penanggulangan kemiskinan ekstrem, hingga pengembangan ekonomi hijau yang inklusif.
Pemprov Kaltim juga menargetkan pertumbuhan ekonomi 7,20 persen, penurunan angka kemiskinan ke 3,95–4,24 persen, serta penurunan prevalensi stunting menjadi 18,4 persen.
Ia menegaskan bahwa tata kelola pemerintahan dan reformasi birokrasi harus menjadi fondasi dalam pelaksanaan program tersebut.
"Kita tidak hanya membangun jalan dan gedung, tetapi juga membangun manusia yang unggul dan berdaya saing,"ucapnya.
BACA JUGA: TKD Kaltim Dipangkas, Rudy Mas’ud Ingin Pemda Dilibatkan dalam Pembahasan APBN
Setelah menyampaikan rangkaian penjelasan tersebut, Rudy memastikan bahwa dokumen RAPBD 2026 yang telah disepakati segera dikirim ke Kemendagri untuk evaluasi.
Ia berharap implementasi anggaran 2026 dapat dimulai tepat waktu sehingga dampaknya langsung dirasakan masyarakat.
Sementara itu, Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud memberikan pandangannya mengenai kondisi fiskal dan arah pembangunan daerah melalui APBD 2026.
Hasanuddin menilai bahwa tahun anggaran mendatang bukanlah tahun yang mudah karena penurunan dana transfer pusat mencapai skala yang sangat besar.
Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News
Sumber:
- Share:
