Wagub Kaltim: Pemangkasan TKD Rp4,5 Triliun akan Direview, Program Prioritas Tetap Jalan

"Perubahannya ada kemungkinan di DBH yang secara PMK harus turun 75 persen. Kalau ternyata PMK itu sudah turun, maka kita akan lakukan evaluasi. Tapi untuk saat ini tetap di angka Rp 21,3 triliun," terang Seno.

BACA JUGA: Hetifah: Pemangkasan DBH Jangan Jadikan Alasan Kurangi Anggaran Pendidikan

Selain 2026, APBD Perubahan 2025 juga menjadi fokus. Menurut Seno, pembahasan sudah hampir rampung. "Kalau enggak salah minggu ini juga diketok," ungkapnya.

Ia menambahkan, perubahan APBD 2025 ini akan memperhitungkan kondisi fiskal terkini, termasuk potensi penyesuaian belanja daerah akibat pemangkasan TKD.

Namun, Pemprov Kaltim berkomitmen untuk tetap memprioritaskan pelayanan dasar, mulai dari pendidikan, kesehatan, hingga infrastruktur publik yang menunjang mobilitas masyarakat.

Jika dilihat dari skema fiskal, TKD memiliki kontribusi besar terhadap APBD Kaltim. Dengan pemangkasan Rp4,5 triliun, Pemprov dipaksa menata ulang pos belanja.

BACA JUGA: DBH Kaltim Dipangkas 50 Persen, Pengamat: Bersuara Lantang, Pemerintah Jangan Diam

Seno menilai, prinsip yang akan digunakan adalah memilah antara program yang bersifat esensial dengan program yang bersifat tambahan.

Program esensial seperti pendidikan, kesehatan, pembangunan infrastruktur strategis, dan dukungan terhadap Ibu Kota Nusantara (IKN) dipastikan aman dari pengurangan.

"Yang kita lihat dulu urgent mana. Kalau pelayanan dasar, jelas tetap kita utamakan. Kalau ada program tambahan yang bisa ditunda, ya itu yang kita review," jelasnya.

Dengan strategi ini, Pemprov berharap masyarakat tidak perlu khawatir berlebihan. Meski ada pemangkasan, pemerintah berkomitmen agar pelayanan publik tetap bisa dirasakan masyarakat.

BACA JUGA: Pemkab PPU Cari Sumber Pendanaan Alternatif, Antisipasi Pengurangan Dana Transfer dari Pusat

Pemangkasan TKD sejatinya merupakan bagian dari kebijakan fiskal nasional untuk menyeimbangkan keuangan negara.

Kaltim, yang sebelumnya diproyeksikan menerima DBH sekitar Rp8 triliun - Rp9 triliun, diperkirakan hanya akan menerima sekitar Rp4 triliun– Rp5 triliun.

Kondisi ini memaksa Pemprov Kaltim berhitung ulang. Sebab, DBH merupakan salah satu sumber pendapatan terbesar daerah, terutama dari sektor migas dan minerba.

Sumber: