Disdikbud Balikpapan Siapkan Anggaran Kuota untuk Guru

Suasana sekolah sebelum ada pandemi di Balikpapan. (Andi Muhammad Hafizh/Disway)

Balikpapan, diswaykaltim.com - Disdikbud Balikpapan membuat kebijakan baru. Terkait anggaran bantuan operasional sekolah (BOS). Yakni digunakan untuk membiayai kebutuhan kuota internet guru, dan siswa dari keluarga miskin (gakin).

Kepala Disdikbud Balikpapan Muhaimin mengatakan, sesuai arahan dari kementerian, penggunaan anggaran BOS regular tahun ini bersifat fleksibel. Tidak hanya pembiayaan operasional. Seperti pembayaran 50 persen gaji guru honorer dan pembelian ATK, tapi juga untuk membiayai kuota internet. "Tergantung keperluan dan kreasi masing-masing kepala sekolah," ujarnya, Selasa (16/6).

Saat ini, disdikbud yang membawahi PAUD, TK, SD dan SMP, sedang menunggu data jumlah persentase. Untuk keperluan pembelian kuota. Sebelumnya tiap sekolah sudah mendata siswa gakin dan para guru yang bisa melakukan pembelajaran daring. "Mereka sedang merevisi RKA. Kemarin persentasenya diatur berdasarkan juknis. Sekarang fleksibel," ungkapnya.

Selama masa pengetatan sosial, sekolah sudah menjalankan pembelajaran jarak jauh. Rata-rata ada tiga guru di tiap sekolah. Yang mendapat anggaran pembelian kuota internet.

Dengan revisi RKA, maka ada kemungkinan kenaikan jumlah guru. "Kalau 10 guru bisa, kami biayai 10 melalui BOS regular. Kalau anggarannya tidak mencukupi karena harus dibagi dengan ATK dan lainnya, maka nanti kami back up dengan BOS kota," urainya.

Untuk anggaran BOS yang diperlukan untuk kuota internet, Muhaimin mengatakan persentase itu disesuaikan dengan RKA tiap sekolah. "Katakanlah setiap sekolah ada 10 guru yang melakukan pembelajaran daring. Dikali Rp 125 ribu, lalu dikalikan 136 SD. Ditambah sekolah swasta. Kemudian dikalikan 12 bulan. Tapi kalau bicara tahun 2020, dikalikan 6 bulan saja," urainya.

Hasil evaluasi pembelajaran daring selama tiga bulan pengetatan sosial, terkesan dipaksakan. Sebab kurikulum 2013 tidak sesuai dengan metode pembelajaran jarak jauh. "Ada beberapa orangtua siswa yang kurang mampu. Jadi para guru melakukan kunjungan," ujarnya.

Ke depan, penerapan metode belajar jarak jauh semakin intens. "Kalau di RKA kami, per paket kuota itu Rp 125 ribu," imbuhnya.

Muhaimin membebaskan pihak sekolah memilih provider. Sebab beberapa provider sudah menyertakan program diskon khusus pembelajaran selama masa pandemi.

Untuk metode pembelajaran via saluran TVRI, Muhaimin sudah berkoordinasi dengan PGRI. Mereka meminta adanya revisi. Agar pembelajaran disesuaikan dengan kondisi sekarang. "Saat ini tidak ada pembelajaran TVRI karena lagi libur. Kira-kira sampai 12 Juli," imbuhnya. (ryn/hdd)

Sumber: