Bupati Berau Ingatkan Agar ASN Tidak Flexing, Skor Integritas Naik tapi Masih Rentan
Bupati Berau Sri Juniarsih-Maulidia Azwini/ Nomorsatukaltim-
BERAU, NOMORSATUKALTIM – Bupati Berau Sri Juniarsih Mas mengingatkan aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan pemerintahannya untuk tidak memamerkan harta kekayaan atau flexing.
Menurutnya, sikap tersebut dapat merusak kepercayaan publik sekaligus bertentangan dengan prinsip pelayanan masyarakat.
“Kita ini pelayan publik, bukan sebaliknya. Jangan flexing harta kekayaan. Kedepankan empati terhadap kehidupan masyarakat dan jaga kondusifitas di Berau,” kata Bupati saat menghadiri sosialisasi pelaksanaan survei penilaian integritas (SPI) dan rakor pemenuhan dokumen MCSP tahun 2025, di ruang rapat RPJPD, Kamis 4 September 2025.
Peringatan itu disampaikan di tengah evaluasi tata kelola pemerintahan yang masih dianggap rawan. Berdasarkan Survei Penilaian Integritas (SPI) 2024, skor Kabupaten Berau naik menjadi 72,52 dari 69,68 pada tahun sebelumnya.
BACA JUGA: Berau Dapat Tambahan 58 Titik Internet Gratis dari Pemprov Kaltim
Meski demikian, orang nomor satu di Bumi Batiwakkal itu menilai, kenaikan angka tersebut belum cukup menempatkan Berau pada kategori aman.
“Skor ini memang naik, tetapi masih menggambarkan kategori rentan. Saya berharap ada peningkatan integritas di seluruh jajaran pemerintah agar pembangunan daerah benar-benar akuntabel dan bermanfaat bagi masyarakat,” ujarnya.
Sri menegaskan, berdasarkan penjelasan lanjutan terkait SPI tahun 2025, rekomendasi perbaikan yang diberikan KPK tidak boleh berhenti sebagai formalitas laporan tahunan.
Ia meminta perangkat daerah benar-benar menjalankan tindak lanjut dan rencana aksi agar skor integritas berbanding lurus dengan kualitas pelayanan publik.
BACA JUGA: Sekda Berau Minta Perusahaan Swasta Prioritaskan Tenaga Kerja Lokal
“Pastikan rencana aksi dan tindak lanjut rekomendasi betul-betul dilaksanakan, bukan hanya berhenti di atas kertas. Jangan sampai capaian SPI hanya sebatas angka,” katanya.
Menurutnya, upaya membangun integritas tidak cukup melalui aturan, melainkan juga sikap dan budaya kerja ASN.
Karena itu, ia menekankan kembali agar setiap pegawai pemerintah menjaga perilaku, menghindari gaya hidup pamer, dan mengedepankan empati terhadap masyarakat.
Sri juga menyoroti kritik masyarakat terhadap kinerja pejabat publik yang belakangan ramai disuarakan. Menurutnya, suara publik harus dipandang sebagai bagian dari kontrol sosial, bukan sesuatu yang dihindari.
Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News
Sumber:
