Bupati Berau Curhat Soal Keterbatasan APBD, Harap DPR RI Bantu Lengkapi Alkes RSUD Tanjung Redeb

BERAU, NOMORSATUKALTIM - Bupati Berau, Sri Juniarsih Mas berharap pemerintah pusat melalui DPR RI dapat memberikan dukungan berupa bantuan alat kesehatan (alkes) bagi Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tanjung Redeb yang kini telah rampung dibangun.

Harapan tersebut disampaikan Sri Juniarsih kepada Anggota Komisi II DPR RI, Edy Oloan Pasaribu, saat menghadiri kegiatan Penguatan Kelembagaan Bawaslu Bersama Mitra Kerja yang digelar di Hotel Mercure Berau, Tanjung Redeb, Selasa 7 Oktober 2025.

Sri menjelaskan, rumah sakit yang berlokasi di Jalan Sultan Agung itu baru selesai pada tahap pertama pembangunan.

Namun hingga kini, fasilitas medis di dalamnya belum terpenuhi karena keterbatasan kemampuan keuangan daerah.

BACA JUGA: Tambang Dekat Gedung RSUD Tanjung Redeb Disorot, Bupati Berau: Tak Bisa Dilarang, Tapi Tetap Diawasi

BACA JUGA: Bupati Berau Targetkan Tahun Depan RSUD Tanjung Redeb Beroperasi

“Dengan kondisi APBD kami saat ini, tidak memungkinkan untuk membiayai seluruh kebutuhan alat kesehatan. Karena itu, kami berharap ada dukungan dari DPR RI agar bisa memperoleh bantuan dari pemerintah pusat,” ujar Sri Juniarsih.

Menurutnya, pengadaan alat kesehatan menjadi langkah penting sebelum rumah sakit dapat beroperasi penuh.

Pemerintah daerah juga tengah memproses izin operasional agar rumah sakit tersebut segera bisa melayani masyarakat.

“Rumah sakit itu harus segera kami isi supaya tidak menimbulkan masalah di kemudian hari. Kami ingin memastikan semua berjalan sesuai prosedur dan bisa segera dimanfaatkan,” katanya.

BACA JUGA: Penuhi Kebutuhan Kesehatan Masyarakat, Pemkab Berau Bangun RSUD Tanjung Redeb

BACA JUGA: IGD Gedung Walet RSUD Abdul Rivai Diresmikan, Tonggak Baru Layanan Darurat Cepat dan Tepat di Berau

Sri menuturkan, Pemkab Berau telah berupaya mengkomunikasikan kebutuhan tersebut ke berbagai pihak, termasuk Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

Kendati demikian, ia menilai dukungan dari pemerintah pusat, khususnya melalui DPR RI, sangat dibutuhkan agar kelengkapan alat kesehatan bisa segera terealisasi.

Sumber: