Bankaltimtara

Pemkot Samarinda Tunda Implementasi Bus Skema BTS, Ini Alasan Andi Harun

Pemkot Samarinda Tunda Implementasi Bus Skema BTS, Ini Alasan Andi Harun

Pemkot Samarinda tunda implementasi layanan transportasi massal di dalam kota berbasis bus BTS.-(Disway Kaltim/ Rahmat)-

SAMARINDA, NOMORSATUKALTIM — Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda memutuskan untuk menunda implementasi layanan transportasi massal berbasis bus dengan skema Buy The Service (BTS). 

Wali Kota Samarinda, Andi Harun, menegaskan bahwa sebelum program tersebut dijalankan, pemerintah harus memastikan kesiapan sistem transportasi secara menyeluruh. 

Baik dari sisi infrastruktur, tata kelola, maupun kemampuan fiskal daerah.

“Transportasi massal itu tujuannya untuk mengurangi kemacetan dan menyediakan layanan murah bagi masyarakat. Tapi konsep BTS adalah program bersubsidi, dan untuk satu trayek saja di Samarinda, subsidinya bisa mencapai Rp60 miliar per tahun,” kata Andi Harun usai rapat koordinasi bersama Dinas Perhubungan Kota Samarinda, Rabu, 30 Juli 2025.

BACA JUGA: Razia Kendaraan di SMAN 4 Samarinda, Banyak Pelajar Belum Miliki SIM

BACA JUGA: Samarinda Segera Luncurkan Angkutan Umum Khusus Pelajar, Dimulai dari Titik ini

Menurut Andi Harun, besarnya angka subsidi membuat pemerintah daerah harus berhati-hati. 

Ia tidak ingin Samarinda mengikuti jejak kota-kota besar lain tanpa menyesuaikan dengan kondisi keuangan dan infrastruktur lokal.

“Kita tidak bisa serta-merta meniru Jakarta, Surabaya, atau bahkan Balikpapan. APBD mereka mungkin jauh lebih besar dari kita. Kalau kita paksakan sekarang tanpa kesiapan, malah bisa menjadi bumerang,” ujarnya.

Andi Harun menekankan bahwa implementasi BTS tidak boleh hanya menyentuh aspek hilir berupa pengadaan bus

BACA JUGA: Hari Pertama Bacitra Mengaspal, Warga Balikpapan Wajib Punya E-Money

BACA JUGA: Sopir Angkot Kembali Gelar Protes, Operasional Bus Bacitra Dihentikan

Hal yang lebih fundamental adalah penataan sistem transportasi secara keseluruhan—dari jalur khusus bus, integrasi antar moda, hingga sistem pengawasan di lapangan.

“Kalau tidak ada jalur khusus, bus akan terjebak macet. Jadwal jadi kacau. Transportasi massal itu harus memberikan kepastian waktu bagi penumpang,” katanya. 

Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News

Sumber: