4 Hari Dikepung Banjir, Pemkot Samarinda Bentuk Tim Terpadu

Wali Kota Samarinda, Andi Harun mengumumkan pembentukan tim terpadu untuk mengatasi banjir, dalam konferensi pers, Kamis (30/1/2025) sore.-(Disway Kaltim/ Mayang)-
SAMARINDA, NOMORSATUKALTIM – Banjir yang mengepung Kota Samarinda selama 4 hari terakhir, mendorong Pemerintah Kota (Pemkot) untuk mengambil sejumlah langkah penanganan.
Wali Kota Samarinda, Andi Harun mengumumkan pembentukan tim terpadu yang melibatkan Pemkot Samarinda, Pemerintah Provinsi Kaltim, dan Balai Wilayah Sungai (BWS).
Dalam pertemuan tersebut, Andi Harun menyebutkan bahwa kolaborasi ini akan dituangkan dalam Memorandum of Understanding (MoU), yang akan ditandatangani minggu depan.
“Kami bersama Pemerintah Provinsi Kaltim dan Balai Wilayah Sungai (BWS) membentuk tim terpadu untuk menangani banjir secara lebih terstruktur,” ungkap Andi Harun dalam konferensi pers di Anjungan Karang Mumus, Balai Kota, pada Kamis (30/1/2025) sore,
BACA JUGA: Diare Serang Korban Banjir, Dinkes Kota Samarinda Dirikan Posko di Lokasi Terdampak
BACA JUGA: Keluh Kesah Warga Bengkuring di Tengah Genangan Banjir, Berharap Pemerintah Berikan Solusi
Tanggul Karang Mumus dan Relokasi Warga
Salah satu solusi utama yang dibahas dalam konferensi pers adalah pembangunan tanggul di Sungai Karang Mumus.
Kepala BWS Kalimantan IV, Yosiandi Radi Wicaksono, mengungkapkan bahwa proyek ini membutuhkan anggaran sebesar Rp900 miliar.
"Soal pembangunan tanggul, Pemkot Samarinda diharapkan minggu depan sudah ada rumusan teknis terkait kebutuhan anggaran yang mencapai Rp900 miliar," ujarnya.
Selain infrastruktur, pemerintah juga berencana merelokasi warga yang tinggal di bantaran Sungai Karang Mumus.
BACA JUGA: 2.038 Jiwa Mengungsi akibat Banjir, Pemprov DKI Jakarta Pertimbangkan Rekayasa Cuaca
BACA JUGA: 1.121 Jiwa Terdampak Banjir Samarinda, BPBD Bangun Dapur Umum
Andi Harun berjanji bahwa relokasi ini akan dilakukan dengan pendekatan sosial yang matang.
"Ada warga yang memiliki sertifikat tanah di lokasi tersebut. Kita harus komunikasikan secara perlahan dan efektif, termasuk terkait ganti rugi. Penanganan sosial ini membutuhkan waktu dan anggaran yang tidak sedikit," jelasnya.
Penindakan Terhadap Pembukaan Lahan Ilegal
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber: