KPK Panggil Wahyu Setiawan sebagai Saksi dalam Kasus Harun Masiku

Ia mengaku pernah mengirimkan surat ke Mahkamah Agung (MA) untuk meminta fatwa hukum terkait perbedaan tafsir dalam penetapan Calon Legislatif (Caleg) yang meninggal dunia pada Pemilu 2019.

"Kapasitas saya sebagai Ketua DPP. Ada surat yang saya kirim ke MA untuk meminta fatwa," kata Yasonna di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Rabu, 18 Desember 2024.

Surat tersebut diklaim sebagai upaya DPP PDIP untuk mendapatkan kejelasan hukum atas perbedaan pandangan terkait PAW, khususnya dalam konteks pengisian kursi caleg yang telah meninggal dunia.

Namun, langkah ini menimbulkan spekulasi bahwa ada upaya campur tangan hukum dalam kasus PAW Harun Masiku.

Kasus ini mendapat perhatian luas dari publik, terutama karena melibatkan tokoh-tokoh penting dari partai politik besar.

BACA JUGA : Truk Kontainer Terguling di Jalan MT Haryono Balikpapan, Arus Lalin Sempat Tersendat

Banyak pihak mendesak agar KPK tidak gentar mengungkap kebenaran dan menyeret semua pihak yang terlibat ke meja hijau.

Pengamat politik dan hukum menilai kasus ini menjadi ujian penting bagi KPK untuk membuktikan independensinya.

"Kasus ini tidak hanya menyangkut praktik korupsi, tetapi juga kredibilitas proses demokrasi di Indonesia. KPK harus memastikan bahwa keadilan ditegakkan tanpa pandang bulu," ujar Agus Prayitno, seorang pengamat politik dari Universitas Indonesia.

Disisi lain, KPK terus berupaya memperkuat penyidikan dengan memanggil sejumlah saksi lain, termasuk pihak-pihak yang dianggap mengetahui aliran dana suap.

Langkah ini diharapkan dapat memperjelas kronologi kasus dan mempersempit ruang gerak para pelaku.

BACA JUGA : Kelas Menengah Diprediksi Terpuruk di 2025, Ekonom: Hindari Kartu Kredit

Skandal ini menjadi pengingat akan pentingnya menjaga integritas dalam proses pemilu dan mencegah praktik korupsi di semua level.

Kasus yang menyeret nama besar seperti Hasto Kristiyanto, Harun Masiku, hingga Yasonna Laoly ini diharapkan menjadi momentum untuk memperbaiki sistem politik di Indonesia.

KPK menegaskan komitmennya untuk menuntaskan kasus ini hingga tuntas.

Sumber: