Pengelolaan Keuangan Bermasalah, Tiga Kampung di Mahulu Ini Jadi Sorotan Hingga Pemblokiran Rekening

Pengelolaan Keuangan Bermasalah, Tiga Kampung di Mahulu Ini Jadi Sorotan Hingga Pemblokiran Rekening

Gerbangmas Mahulu menemukan sejumlah masalah dalam pengelolaan keuangan kampung.-(Ist./Nomorsatukaltim)-

Praktik cash on hand di Kampung Long Apari, ungkap Belawan, sebenarnya itu terjadi pada pengelolaan anggaran tahun 2020/2021. 

Namun baru diketahui tahun 2024, karena tidak adanya laporan pertanggungjawaban (LPJ). Padahal, ratusan juta uang yang telah digelontorkan sudah habis terpakai tanpa adanya hasil kegiatan.

BACA JUGA: Pendaftaran Calon Bupati Sebentar Lagi Dibuka, KPU Mahulu Sosialisasikan Syarat Pencalonan

BACA JUGA: 506 Kepala Daerah Sudah Konfirmasi Hadiri Upacara HUT ke-79 RI di IKN

“Total semua anggaran itu Rp 200 juta lebih. Itu rata-rata dari ADK (Anggaran Dana Kampung) yang bersumber dari APBD Mahulu,” sebutnya.

Lanjut Belawan, selama ini DPMK sebenarnya telah memfasilitasi proses penyelesaiannya, bahkan sampai dibuatkan berita acara percepatan penyelesaian masalah dalam jangka waktu tiga bulan. Namun, sayangnya hingga kini belum juga ada titik terangnya.

Karena itu, dalam waktu dekat ini, DPMK akan segera bersurat ke Inspektorat sehingga dapat ditindaklanjuti sesuai kewenangan dari lembaga tersebut.

“Berkaitan dengan hal ini, kami akan bersurat ke inspektorat. Karena selama cash on hand itu belum selesai, maka anggaran tahap berikutnya juga tidak bisa dicairkan. Kemudian untuk rekening kampung juga sudah blokir kan,” ujarnya.

BACA JUGA: Jaga Kondusifitas Demokrasi, SMSI Kaltim Gelar Deklarasi Pilkada Damai

BACA JUGA: Pria Gangguan Jiwa Sebabkan Kebakaran, 12 Bangunan Ludes Terbakar


Tim Gerbangmas saat melakukan kunjungan dan pendampingan pada salah satu kampung di Mahulu.-(Foto/ Dok. Gerbangmas)-

Gerbangmas Temukan Banyak Masalah

Terkait banyaknya permasalahan pengelolaan keuangan kampung di Mahulu selama ini diakui oleh tim Gerbangmas yang memiliki kewenangan dalam pendampingan.

Wahyudi, anggota tim Gerbangmas Mahulu menyebutkan, permasalahan krusial yang sering terjadi selama ini yakni Penggunaan anggaran kampung yang tidak sesuai rencana.

Kemudian, keterlambatan penyampaian LPJ pada setiap tahapan penggunaan anggaran juga sering terjadi, meskipun hanya di beberapa kampung tertentu saja.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: