Terima Tawaran Menambang, Muhammadiyah Gercep Bentuk Tim Pengelola

PP Muhammadiyah menyatakan, keputusan untuk menerima IUP ini didasarkan pada kajian dan masukan komprehensif dari para ahli pertambangan, ahli hukum, majelis/lembaga di lingkungan PP Muhammadiyah, pengelola/pengusaha tambang, ahli lingkungan hidup, perguruan tinggi, dan pihak-pihak terkait lainnya. 

Keputusan ini juga telah dibahas dalam rapat pleno PP Muhammadiyah pada 13 Juli 2024.

Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Abdul Mu'ti, mengungkapkan bahwa Muhammadiyah akan segera membahas lokasi izin pertambangan yang akan diberikan pemerintah bersama Presiden Joko Widodo. 

"Kami akan bicarakan dengan pemerintah, terutama dengan Pak Presiden Jokowi dan juga Pak Menteri Bahlil (Menteri Investasi) dan juga mungkin Menteri ESDM, lokasi mana yang diperuntukkan bagi Muhammadiyah," kata Abdul Mu'ti.

BACA JUGA: Alasan Jokowi Gunakan Motor saat Resmikan Jembatan Pulau Balang

Abdul Mu'ti juga menambahkan bahwa PP Muhammadiyah belum mengetahui berapa luas lahan tambang yang diizinkan untuk dikelola. Namun, mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2024, jenis usaha tambang yang bakal dikelola Muhammadiyah kemungkinan besar adalah batubara. 

"Itu sementara yang kami terima, dari peraturan pemerintahnya juga menyebut seperti itu," jelasnya.

Setelah menerima konsesi atau IUP dari pemerintah, PP Muhammadiyah akan membentuk badan usaha khusus yang nantinya ditetapkan dalam Surat Keputusan PP Muhammadiyah. 

"Akan dibentuk badan usaha milik Muhammadiyah yang nanti namanya kita belum tahu, dan insyaallah kami memiliki pengalaman dan sumber daya manusia untuk mengelola itu," ujar Abdul Mu'ti. 

BACA JUGA: Beri Akses Kesehatan bagi Mustahik, Kolaborasi Baznas, Pemkab dan PT Berau Coal

PP Muhammadiyah juga berencana bermitra dengan lembaga-lembaga atau perusahaan-perusahaan yang memiliki pengalaman dalam pengelolaan tambang. 

"Jadi Muhammadiyah tidak bekerja sendiri, Muhammadiyah akan bermitra dengan lembaga-lembaga atau perusahaan-perusahaan yang memiliki pengalaman dalam pengelolaan tambang," kata Abdul Mu'ti.

Keputusan Muhammadiyah untuk menerima IUP ini memunculkan pro dan kontra di kalangan masyarakat. Beberapa pihak mendukung langkah ini dengan harapan bahwa hasil dari pengelolaan tambang dapat digunakan untuk kesejahteraan sosial dan pendidikan. Namun, ada juga yang mengkhawatirkan dampak lingkungan yang mungkin ditimbulkan oleh kegiatan pertambangan.

Sumber: