Fraksi Demokrat Apresiasi Pengelolaan Keuangan Kutim, Catatan Agar Perusda Bekerja Optimal

Banner DPRD Kutai Timur--

KUTIM, NOMORSATUKALTIM– Fraksi Partai Demokrat DPRD Kutai Timur (Kutim) mengapresiasi kinerja pengelolaan keuangan daerah Pemkab Kutim tahun 2023.

Hal itu disampaikan M Amin, perwakilan Fraksi Demokrat pada sidang paripurna ke-27 masa persidangan III tahun 2023/2024, yang berlangsung pada Kamis 13 Juni 2024.

Sidang tersebut dipimpin Ketua DPRD Kutim, Joni, disaksikan Asisten III Sudirman Latif yang mewakili Bupati Kutim. Hadir menyaksikan pula 21 anggota dewan dan tamu undangan lainnya di ruang sidang utama DPRD Kutim.

Dalam pernyataannya, M Amin menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah.

"Kami dari Fraksi Partai Demokrat memberikan apresiasi atas kinerja pengelolaan keuangan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur selama tahun 2023," ujarnya.

Setelah mempelajari nota penjelasan terhadap Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Kutai Timur tahun anggaran 2023, Amin menyatakan bahwa realisasi pendapatan asli daerah (PAD) tahun anggaran 2023 sebesar Rp 352,46 miliar atau 44,76 persen dari target PAD sebesar Rp 787,53 miliar masih dirasa kurang maksimal.

"Banyak kebutuhan mendasar dari masyarakat yang belum terpenuhi," tambahnya.

M. Amin juga menyoroti pentingnya memahami faktor-faktor yang berkontribusi terhadap peningkatan PAD. "Publik perlu tahu, apakah faktor meningkatnya pendapatan asli daerah karena dominan disumbang oleh BUMD/Perusda Kabupaten Kutai Timur ataukah karena faktor lainnya," ujarnya.

Ia mengajukan pertanyaan mengenai kinerja BUMD/Perusda, apakah telah optimal sehingga secara signifikan bisa ikut mendongkrak PAD agar tidak terjadi ketergantungan pada sektor tertentu.

"Apakah seluruh BUMD/Perusda itu berkinerja optimal?" tanya Amin.

Fraksi Partai Demokrat berharap agar pemerintah semakin memperhatikan kebijakan yang dapat membawa perubahan dan perbaikan di tengah perkembangan masyarakat yang dinamis.

"Dengan harapan dapat semakin mempertajam kebijakan pemerintah menuju perubahan dan perbaikan di tengah perkembangan masyarakat yang dinamis," katanya.

Anggota komisi D itu juga menekankan perlunya langkah konkret untuk meningkatkan kinerja BUMD/Perusda. "Kita harus memastikan BUMD/Perusda bekerja dengan optimal untuk mendukung PAD," tegasnya.

Dirinya berharap agar masukan dari Fraksi Partai Demokrat dapat diterima dan diimplementasikan oleh pemerintah.

"Kami berharap masukan ini dapat diterima dan diimplementasikan oleh pemerintah untuk kemajuan Kutai Timur," harapnya. (*)

Post View:

Sumber: